1.500 Karyawan Pabrik Ban di Cikarang di-PHK, Begini Cara Hitung Pesangon Menurut UU Cipta Kerja

Pertama PHK atas kehendak sendiri, atau tanpa paksaaan.

Kedua, PHK atas karena kehendak perusahaan.

Untuk PHK atas kehendak sendiri, contohnya itu seperti mengundurkan diri atau resign dari pekerjaan.

Sedangkan PHK atas kehendak perusahaan, biasanya terjadi akibat pelanggaran yang dilakukan oleh buruh, misal tidak bekerja selama lima hari berturut-turut, atau mangkir dari tugas yang diberikan sesuai dengan ketentuan waktu yang diatur dalam undang-undang.

Berikut alasan terjadinya PHK menurut Perppu Cipta Kerja:

Perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atau pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh;
Perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan penutupan perusahaan atau tidak diikuti dengan penutupan perusahaan yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian;
Perusahaan tutup yang disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 tahun;
Perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa (force majeure);
Perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang;
Perusahaan pailit;
Adanya permohonan PHK yang diajukan oleh pekerja/buruh dengan alasan pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:
Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/buruh;
Membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
Tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 bulan berturut-turut atau lebih, meskipun pengusaha membayar upah secara tepat waktu sesudah itu;
Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh;
Memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan; atau
Memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja;
Adanya putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang menyatakan pengusaha tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf g terhadap permohonan yang diajukan oleh pekerja/buruh dan pengusaha memutuskan untuk melakukan PHK;
Pekerja/buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan harus memenuhi syarat:
Mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;
Tidak terikat dalam ikatan dinas; dan
Tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri.
Pekerja/buruh mangkir selama 5 hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 kali secara patut dan tertulis;
Pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut masing-masing berlaku untuk paling lama 6 bulan kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama
Pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 bulan akibat ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana;
Pekerja/buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 bulan;
Pekerja/buruh memasuki usia pensiun; atau
Pekerja/buruh meninggal dunia.
Cara Hitung Pesangon
Sebelum masuk mengenai cara hitung uang pesangon (UP), pekerja juga harus tahu bahwa mereka juga berhak mendapatkan uang penghargaan masa kerja (UPMK) dan uang penggantian hak (UPH).

Besarannya didasarkan pada alasan terjadinya PHK.

Berikut besaran UP, UPMK dan UPH

Perhitungan uang pesangon berdasarkan UU Cipta Kerja

Masa kerja kurang dari satu tahun, akan mendapatkan UP sebesar satu bulan gaji
Masa kerja 1 tahun atau lebih, tapi kurang dari 2 tahun, akan mendapatkan UP dua bulan gaji
Masa kerja 2 tahun atau lebih, tapi kurang dari 3 tahun, akan mendapatkan UP tiga bulan gaji
Masa kerja 3 tahun atau lebih, tapi kurang dari 4 tahun, akan mendapatkan UP empat bulan gaji
Masa kerja 4 tahun atau lebih, tapi kurang dari 5 tahun, akan mendapatkan UP lima bulan gaji
Masa kerja 5 tahun atau lebih, tapi kurang dari 6 tahun, akan mendapatkan UP enam bulan gaji
Masa kerja 6 tahun atau lebih, tapi kurang dari 7 tahun, akan mendapatkan UP tujuh bulan gaji
Masa kerja 7 tahun atau lebih, tapi kurang dari 8 tahun, akan mendapatkan UP delapan bulan gaji
Masa kerja 8 tahun atau lebih, maka akan mendapatkan UP sembilan bulan gaji
Perhitungan besaran UPMK berdasarkan UU Cipta Kerja

Masa kerja 3 tahun atau lebih, tapi kurang dari 6 tahun akan mendapatkan 2 bulan gaji
Masa kerja 6 tahun atau lebih, tapi kurang dari 9 tahun akan mendapatkan 3 bulan gaji
Masa kerja 9 tahun atau lebih, tapi kurang dari 12 tahun akan mendapatkan 4 bulan gaji
Masa kerja 12 tahun atau lebih, tapi kurang dari 12 tahun akan mendapatkan 5 bulan gaji
Masa kerja 15 tahun atau lebih, tapi kurang dari 15 tahun akan mendapatkan 6 bulan gaji
Masa kerja 18 tahun atau lebih, tapi kurang dari 18 tahun akan mendapatkan 7 bulan gaji
Masa kerja 21 tahun atau lebih, tapi kurang dari 24 tahun akan mendapatkan 8 bulan gaji
Masa kerja 24 tahun atau lebih akan mendapatkan 10 bulan gaji
Sedangkan untuk UPH terdiri dari:

Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja/buruh diterima bekerja; dan
Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
Menyangkut upah bulanan menurut UU Cipta Kerja, disebutkan bahwa komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan UP dan UPMK terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap yang diberikan kepada pekerja/buruh dan keluarganya.

Klasifikasi Besaran UPK, UPMK dan UPH Berdasarkan Alasan PHK
Perlu menjadi catatan, cara hitung pesangon dipengaruhi oleh alasan terjadinya PHK.

Cara hitung pesangon yang diterima pekerja yang di-PHK karena alasan merger berbeda dengan cara hitung pesangon PHK karena perusahaan tutup dan merugi.

Cara hitung pesangon pensiun juga berbeda dengan alasan PHK lainnya.