Pilpres 2024

Fahri Hamzah Sindir 100 Tokoh Nasional yang Klaim Pemilu 2024 Curang: 100 Orang Gak Sampai 1 TPS!

Mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menjadikan seruan 100 tokoh sebagai bahan candaan.

Editor: Ahmad Haris
via Tribunnews
Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah. 

TRIBUNBANTEN.COM - Said Didu kembali menyampaikan seruan 100 tokoh nasional, yang menolak kecurangan Pemilu 2024, lewat status twitternya @msaid_didu pada Rabu (21/2/2024).

Said Didu memaparkan lima poin deklarasi, yang dipimpin oleh mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin, di sebuah hotel kawasan Jakarta Pusat pada Rabu (21/2/2024).

Para tokoh menegaskan telah terjadi kecurangan dalam Pilpres 2024 dan menolak hasil Pilpres 2024.

Baca juga: Ngaku Temukan Pola Kecurangan Baru di Pilpres, Kubu AMIN: Tambah 100 Suara Tiap TPS

Selanjutnya, mereka mendorong pemberian sanksi hukum dan etik kepada para pelanggar Pemilu.

Selanjutnya, para tokoh menyatakan dukungan kepada DPR RI untuk segera menggunakan hak angket atas dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Terakhir, mereka menolak penyelesaian sengketa Pemilu 2024, termasuk Pilpres 2024 melalui Mahkamah Konstitusi (MK).

"Seruan dan sikap 100 Tokoh: 1) Pilpres 2024 terjadi kecurangan Terstruktur, Sistimatis, dan Massif. 2) menolak hasil Pilpres 2024. 3) beri sanksi hukum dan etik kpd pelanggar. 4) mendukung DPR melakukan hak angket. 5) menolak penyelesaian kecurangan Pilpres melalui MK," tulis mantan Sekretaris BUMN itu.

Postingan Said Didu, termasuk seruan 100 tokoh itu pun disambut ramai masyarakat.

Mereka yang mendukung Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar maupun Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menyatakan sepakat atas seruan tersebut.'

Namun berbeda dengan para pendukung Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Mereka menjadikan seruan 100 tokoh nasional itu sebagai bahan lelucon.

Satu di antaranya adalah Fahri Hamzah.

Mantan Wakil Ketua DPR RI itu justru menjadikan seruan 100 tokoh sebagai bahan candaan.

Menurutnya, suara dari 100 orang tokoh itu tidak lebih suara di satu Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Soal penggelembungan suara untuk pasangan Prabowo-Gibran yang dituding para tokoh pun tidak terjadi.

Fakta yang terjadi, adanya penggelembungan suara di lokasi para tokoh melakukan deklarasi.

"Boleh becanda bang, 1. Jumlah 100 orang itu gak sampai 1 TPS. 2. Terjadi penggelembungan suara di TPS abang…nampak di gambar. 3. Apa lagi…" tulis Fahri Hamzah.

Postingan Fahri Hamzah pun disambut ramai masyarakat.

Pro dan kontra pun mengisi kolom komentar statusnya.

100 Tokoh Tolak Pemilu Curang

100 tokoh menyatakan penolakan terhadap hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 karena dinilai curang secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Pembacaan sikap penolakan dipimpin oleh mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin di sebuah hotel kawasan Jakarta Pusat pada Rabu (21/2/2024).
100 tokoh menyatakan penolakan terhadap hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 karena dinilai curang secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Pembacaan sikap penolakan dipimpin oleh mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin di sebuah hotel kawasan Jakarta Pusat pada Rabu (21/2/2024). (Twitter @msaid_didu)

Sebanyak 100 tokoh menyatakan penolakan terhadap hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 karena dinilai curang secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

Pembacaan sikap penolakan dipimpin oleh mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin di sebuah hotel kawasan Jakarta Pusat pada Rabu (21/2/2024).

"Kami dengan penuh kesadaran dan keyakinan menolak hasil pemungutan dan perhitungan suara pilpres yang sedang berlangsung dan kelanjutannya," kata Din saat membacakan pernyataan sikap.

Para tokoh juga menilai pelaksanaan Pilpres 2024 berlangsung menyimpang jika dilihat dari ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

"Serta (menyimpang dari) etika politik berdasarkan agama dan budaya bangsa, khususnya prinsip kejujuran dan keadilan," terang Din.

Mereka meyakini sikap tersebut karena mencermati dinamika penyelenggaraan Pilpres 2024.

Din menyebut, dugaan kecurangan ini terjadi sejak tahapan hingga penayangan hasil hitung cepat atau quick count serta real count Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Pilpres 2024 mengalami kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif. Hal demikian ditandai adanya Daftar Pemilih Tetap (DPT) Bermasalah melibatkan sekitar 54 juta pemilih, seperti yang diajukan oleh pihak tertentu ke KPU, yang tidak diselesaikan dengan baik," tutur dia.

Para tokoh ini juga berpandangan bahwa Pemilu 2024 telah terjadi dengan berbagai bentuk intimidasi, tekanan, bahkan ancaman terhadap masyarakat.

Mereka juga menyinggung pengerahan aparat pemerintahan untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Selain itu, tokoh-tokoh itu turut menyoroti keberpihakan Presiden Joko Widodo hingga pemberian bantuan sosial (bansos) yang dilancarkan jelang pemungutan suara.

Mereka juga mempersoalkan indikasi penggelembungan suara di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk pasangan Prabowo-Gibran.

Terakhir, para tokoh juga menyinggung soal rekayasa dari data Informasi dan Teknologi (IT) milik KPU.

"Berdasarkan keterangan para ahli, adanya indikasi rekayasa kecurangan melalui IT KPU yang servernya berada di luar negeri, dan dirancang (by design) menguntungkan paslon 02," ujar Din.

Din Syamsuddin menilai Pilpres 2024 dinodai kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Dalam kesempatan tersebut, Din juga menyampaikan para tokoh mendukung DPR RI menggunakan hak angket terhadap Pemilu 2024.

"Mendukung usulan berbagai pihak agar DPR-RI menggunakan hak angket (penyelidikan) terhadap Penyelenggaraan Pemilu/Pilpres 2024 agar proses pengusutan kecurangan bersifat komprehensif, baik hukum maupun politik," kata Din Syamsuddin.

Baca juga: Eks Waketum Gerindra Yakini Tak Ada Kecurangan Pemilu: 9 Lembaga Survei Nyatakan Prabowo Menang

Mantan ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu menyampaikan, hak angket bertujuan untuk menegakkan demokrasi hukum.

Din pun menyatakan bahwa 100 tokoh menyerukan penghukuman bagi pelaku pelanggaran Pemilu, termasuk pemakzulan Presiden RI Joko Widodo jika terbukti bersalah.

"Dari hasil penggunaan hak angket tadi, kami mendukung setiap penegakan konsekuensi hukum atas para pelaku pelanggaran termasuk jika berakibat pada pemakzulan Presiden," kata Din.

 

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Seruan Said Didu dan 100 Tokoh Nasional Jadi Bahan Candaan Fahri Hamzah: 100 Orang Gak Sampai 1 TPS

Sumber: Warta Kota
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved