Prabowo-Gibran Bakal Gulirkan Program Makan Siang Gratis, KPK Siap Bantu Tutup Celah Korupsi!

TRIBUNBANTEN.COM - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyatakan, KPK siap apabila diajak berpartisipasi dalam pelaksanaan program makan siang gratis Prabowo-Gibran.

Menurut Nawawi Pomolango, KPK bisa memberikan rekomendasi untuk menutup celah terjadinya korupsi saat pelaksanaan program tersebut.

Ia mengatakan, pihaknya punya peran ikut memantau setiap pelaksanaan program oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Baca juga: Pemkab Tangerang Danai Uji Coba Program Makan Siang Gratis di Dua Sekolah Negeri

"Termasuk segala kebijakan itu tetap menjadi bagian yang kita lakukan telaah," kata Nawawi kepada wartawan, Jumat (1/3/2024).

Telaah dibutuhkan untuk mengetahui masih ada kekurangan atau belum dari program tersebut.

KPK nantinya dapat menyampaikan sejumlah rekomendasi demi memperbaiki kekurangan tersebut.

"Apakah sudah pas atau KPK perlu menyampaikan rekomendasi-rekomendasi barangkali dalam upaya perbaikan," terang Nawawi.

Adapun program ini disebut sudah mulai dibahas dalam persiapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Bahkan, sejumlah menteri di Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengamini adanya pembahasan tersebut dalam Rapat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta pada Senin (26/2/2024).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan ada sekitar 70,5 juta orang yang kemungkinan menjadi penerima makan siang dan susu gratis tersebut.

Ini terdiri dari 22,3 juta anak balita, 7,7 juta anak TK, 28 juta anak SD, dan 12,5 juta anak SMP hingga Madrasah.

Sedangkan alokasi anggarannya akan menyesuaikan dengan jumlah penerima tersebut.

Namun, Airlangga menyebut kisaran per anak mendapatkan jatah makan siang gratis Rp15 ribu, di luar susu.

Di lain sisi, Presiden Jokowi membantah rapat awal pekan ini secara spesifik membahas program makan siang dan susu gratis Prabowo-Gibran.

Baca juga: Menko Airlangga Hartarto Pantau Simulasi Makan Siang Gratis di SMPN 2 Curug Tangerang Banten

"Ndak ada, ndak ada. Hanya dalam sidang kabinet paripurna saya sampaikan bahwa program-program presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2025," tutur Jokowi usai menghadiri acara Rapim TNI/Polri di Cilangkap, Jakarta Timur.