Ombudsman Soroti Dugaan Maladministrasi TikTok Shop dan Kasasi Kedaluwarsa Perkara Desain Industri
Ombudsman menyoroti dugaan maladministrasi TikTok Shop dan kasasi kedaluwarsa perkara desain industri.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/banten/foto/bank/originals/Ombudsman-Soroti-Dua-Perkara.jpg){kind=small}
lihat foto
"Kami masih mencari waktu yang tepat," kata Dadan.
Selain menyoroti soal dugaan maladministrasi TikTok Shop, Ombudsman juga turun tangan terkait
permohonan kasasi yang diduga kadaluarsa dalam perkara desain industri produk genset.
Ombudsman merespons surat permohonan dalam perkara desain No 76/Pdt.Sus-HKI/Desain Industri/2023/PN Niaga Jkt pada Maret 2024.
Ombudsman dalam surat ke PN Jakarta menanyakan atas dasar hukum apa serta alasan apa PN Jakarta Pusat menerima permohonan kasasi dalam perkara No 76/Pdt.Sus-HKI/Desain Industri/2023/PN Niaga Jkt yang telah melewati batas waktu.
”Kami menerima surat tembusan dari Ombudsman RI yang menindaklanjuti keberatan kami terkait permohonan kasasi yang diduga kadaluarsa,” kata Ichwan Anggawirya, kuasa hukum termohon di Jakarta, Senin (25/3/2024).
Ombudsman, lanjut Ichwan, meminta PN Jakarta Pusat dapat mengirim klarifikasi dalam waktu paling lama 14 hari sejak surat diterima sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU No 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.
Mengenai dugaan permohonan kasasi yang kadaluarsa, Ichwan menduga permohonan kasasi diajukan 38 (tiga puluh delapan) hari sejak putusan dibacakan di Pengadilan Niaga PN Jakarta Pusat. Putusan dibacakan pada tanggal 31 Oktober 2023.
Padahal, kata Ichwan, berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, permohonan kasasi harus dilakukan 14 hari sejak pembacaan putusan.
Dan selanjutnya Panitera wajib mengirimkan Pemberitahuan Permohonan Kasasi paling lama 2 hari setelah Permohonan Kasasi didaftarkan.
”Bahwa untuk memastikan kapan permohonan kasasi diajukan, kami mohon Ombudsman dapat memeriksa tanggal bukti setoran bank pembayaran permohonan kasasi, guna memberikan sistem peradilan yang adil dan transparan,” harap Ichwan.
Dalam perkara ini pemohon kasasi adalah CV Rajawali Diesel. Perkara ini semula diadili Pengadilan Niaga PN Jakarta Pusat dengan nomor perkara 76/Pdt.Sus-Desain Industri/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.
Dalam vonis pada 31 Oktober 2023, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menolak gugatan CV. Rajawali Diesel. CV Rajawali Diesel lalu mengajukan kasasi ke MA.
MA menerima kasasi tersebut dengan nomor perkara 266 K/Pdt.Sus-HKI/2024 pada 12 Februari 2024.
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Ombudsman Prihatin Dua Menteri Jokowi Beda Sikap soal TikTok Shop
Ombudsman Concerned Two Jokowi Ministers Have Different Attitudes Regarding TikTok Shop
| Murka Ruben Onsu Disebut Pencitraan dan Ayah yang Gagal: Jangan Senggol Ketiga Anak Saya |
|
|---|
| Julia Prastini alias Jule Dinilai Menyalahi Syariat, 6 Brand Ini Nyatakan Sudah Putus Kontrak |
|
|---|
| Selebgram Jule Diduga Selingkuhi Daehoon, Viral Video Lawasnya Ngaku 'Beneran Selingkuh' |
|
|---|
| Siapa Jule dan Daehoon? Selebgram Viral karena Diterpa Isu Perselingkuhan |
|
|---|
| Diduga Monetisasi Aktivitas Live Judol, Pemerintah RI Bekukan Izin Tiktok Sementara |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.