Harta Kekayaan Kadis PUPR Banten Terbaru Tak Tercantum di LHKPN, Belum Melaporkan?

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Engkos Kosasih

TRINUNBANTEN.COM, SERANG - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Banten, Arlan Marzan diduga belum melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu tercatat dalam laman laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) KPK. Arlan terakhir melaporkan hartanya pada tahun 2022 untuk periodik 2021.

Saat itu, Arlan masih tercatat masih menjabat sebagai Sekretaris DPUPR Provinsi Banten. Dalam LHKPN 2021 dirinya tercatat punya harta Rp12.378.373.880 atau Rp12.3 miliar.

Baca juga: Harta Hasbi Asyidiki di LHKPN, Trah Jayabaya yang Maju Jadi Calon Bupati Lebak

Dikonfirmasi TribunBanten.com, Arlan mengaku sudah melaporkan harta yang dia miliki ke KPK melalui LHKPN. Laporan itu dilakukan untuk periodik 2022-2023.

"Saya sudah laporkan itu (Harta kekayaan)," kata Arlan, Selasa (30/4/2024).

Arlan mengklaim, rutin melaporkan harta kekayaan di LHKPN. Sebagai pejabat publik, dia sadar bahwa harta yang dimiliki harus dilaporkan setiap tahun.

"Setiap tahun rutin, tahun kemarin juga sudah saya laporkan. Ini bukti email nya ada," ujar dia.

Baca juga: Punya Aset 14 Bidang Tanah Rp8,4 M, Segini Total Harta Kepala BPKAD Banten Rina Dewiyanti di LHKPN

Rincian harta kekayaan Arlan Marzan

Harta kekayaan Arlan terbesar dalam aset tanah dan bangunan yang menyentuh angka Rp10,8 miliar.

Kemudian harta lainnya di aset transportasi dan mesin yang mencapai angka Rp750 juta.

Selain itu Arlan juga memiliki surat berharga Rp345 juta dan kas dan setara kas Rp339 juta.

Arlan juga tercatat memiliki utang Rp228 juta.

Baca juga: Harta Eli Susiyanti, Kepala DKP Banten yang Kabur saat Ditanya soal Dugaan Korupsi Breakwater Cituis

Masuk Tiga Pejabat Terkaya di Pemprov Banten

Tiga pejabat Pemprov Banten tercatat dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) mempunyai kekayaan belasan miliar.