Terima LHP LKPD 2023, Pemkot Cilegon Raih Opini WTP 11 Kali Berturut-turut

Kemudian permasalahan di sisi belanja, yang dinilai ada ketidaksesuaian klasifikasi belanja modal dan realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pada dua perangkat daerah.

Serta permasalahan terkait pengelolaan aset tetap, di mana BPK menekankan permasalahan penatausahaan aset tetap pemerintah Kota Cilegon yang belum tertib.

Baca juga: HUT Ke-23 RSUD Cilegon, Wali Kota Helldy Agustian: Cukup Bawa KTP akan Dilayani Rumah Sakit

Dede menyebut, setelah LHP atas LKPD itu diberikan kepada pemerintah terkait.

Berdasarkan pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004, itu mewajibkan pejabat untuk memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP.

"Jawaban atau penjelasan dimaksud disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima," ungkapnya.

Sementara itu, Wali Kota Cilegon Helldy Agustian menyampaikan terimakasih kepada BPK dan mengapresiasi setinggi-tingginya kepada jajarannya karena telah menyusun LKPD Tahun 2023.

"Kami mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada tim kami dari inspektorat dan dinas terkait, terutama BPKPAD yang kami tau persis mereka sampai begadang untuk membuat laporan ini," ungkapnya.

Atas kerja keras para tim, yang telah menyusun laporan LKPD Tahun 2023.

Helldy merasa bangga karena Pemkot Cilegon telah meraih opini WTP untuk ke-11 kalinya.

Baca juga: Daftar 10 Partai Politik di Cilegon Penerima Bantuan Keuangan 2024

"Tadi ada beberapa catatan yang telah disampaikan, nanti kita akan segera mungkin menindaklanjuti," katanya.

"Karena waktunya 60 hari, setelah ini akan kita rapatkan, nanti pak sekda kita perintahkan agar membuat planning nya supaya sebelum dua bulan kalau bisa harus sudah selesai," tambahnya.