Mei 2024, LMAN Realisasikan Pembiayaan Proyek Strategis Nasional di Banten Rp 19,65 Miliar

Kinerja APBN Provinsi Banten

Sampai 31 Mei 2024, kinerja APBN Provinsi Banten secara umum menunjukkan pendapatan dan belanja negara yang tumbuh positif year on year (yoy).

Baca juga: Rugikan Negara Lebih dari Rp 2 Miliar, Pengemplang Pajak Diserahkan DJP Banten ke Kejari Tangsel

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten mengatakan realisasi penerimaan pajak telah mencapai 41,91 persen, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai telah mencapai 37,39 persen, dan realisasi PNBP mencapai 66,90 persen dari target.

Secara keseluruhan, total realisasi pendapatan sampai dengan 31 Mei 2024 telah mencapai 41,49 persen dari target.

"Mengalami pertumbuhan sebesar 12,86 persen secara yoy," ucapnya.

Kinerja PNBP sampai dengan 31 Mei 2024 mengalami pertumbuhan positif dengan realisasi mencapai Rp 727,78 miliar atau 66,90 persen dari target dan mengalami pertumbuhan 11,57 persen (yoy).

Kinerja PNPB ditopang pendapatan pelayanan pertanahan, jasa kepelabuhanan, pendapatan paspor , pendapatan jasa pelayanan pendidikan, dan jasa pelayanan rumah sakit.

Dari sisi belanja negara, sampai 31 Mei 2024 terealisasi sebesar Rp 10,76 triliun atau 38,85 persen dari pagu dan mengalami pertumbuhan sebesar 17,28 persen (yoy).

Kontribusi realisasi belanja negara terbesar berasal dari belanja transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 7,01 triliun, kemudian belanja kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp 3,75 triliun.

Seluruh jenis belanja K/L di Provinsi Banten sampai 31 Mei 2024 bertumbuh positif, kecuali belanja modal yang mengalami kontraksi sebesar 37,71 persen.

Hal ini disebabkan karena terdapat penurunan pagu belanja modal yang cukup signifikan untuk 2024 pada satuan kerja tertentu.

Kinerja realisasi belanja K/L berdasarkan fungsi bahwa fungsi pelayanan umum menunjukkan kinerja tertinggi sebesar 59,26 persen, yang ditopang adanya pelaksanaan tahapan Pemilu 2024.

Terkait hibah, total pendapatan hibah yang diterima satuan kerja vertikal sampai 31 Mei 2024 sebanyak 22 hibah dengan total nilai Rp 83,89 miliar.

Baca juga: 3 Solusi Lupa Nomor EFIN saat Lapor SPT Tahunan, Bisa Online dan Tak Perlu ke Kantor Pajak

"Hibah tersebut digunakan untuk menunjang kegiatan pengamanan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta menunjang operasional kegiatan satuan kerja," kata Suska.

Menurut dia, kinerja penyaluran TKD sampai 31 Mei 2024 sebesar Rp 7,01 triliun atau 39,59 persen dari total alokasi.