Komisi I DPRD Banten Ingin Insentif Pemungut Pajak Dicoret
Ketua Komisi I DPRD Banten, Jazuli Abdillah menyoroti dinamika pegawai di tubuh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terutama di samsat.
Penulis: Engkos Kosasih | Editor: Abdul Rosid
Laporan Wartawan TribunBanten.com, Engkos Kosasih
TRIBUNBABTEN.COM, SERANG - Ketua Komisi I DPRD Banten, Jazuli Abdillah menyoroti dinamika pegawai di tubuh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terutama di samsat.
Menurut Jazuli, Samsat menjadi tempat 'primadona' sehingga banyak pegawai Pemerintah Provinsi Banten yang berebut untuk mengincar penugasan di samsat.
"Ada persaingan yang tidak sehat. Psikologi pegawai ingin mendapat penugasan di Samsat," kata Jazuli di KP3B, Rabu (24/7/2024).
Baca juga: Marshel Widianto Kena Rujak Netizen, Buntut Sebut Pemandangan TPA Cipeucang Keren: Solusi Gimana?
Jazuli mengungkapkan, faktor banyaknya pegawai yang ingin bertugas di samsat karena adanya insentif pemungut pajak, di luar tunjangan yang didapat setiap bulannya.
"Ini karena angka insentif nya cukup besar. Sehingga banyak yang bersaing ingin itu," ungkapnya.
Jazuli menilai, perlu adanya evaluasi terkait hal tersebut untuk mengantisipasi adanya titip menitip pegawai dan pegawai samsat yang sudah lama di sana.
"Ini perlu ada evaluasi pegawai, supaya tidak ada titip menitip. Kemudian pegawai yang sudah lama di sana perlu dievaluasi," ujarnya.
Selain itu dia juga mengusulkan agar insentif pemungut pajak yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah dicoret.
Kata Jazuli, upaya pencoretan insentif pemungut pajak tersebut untuk menghindari persaingan yang tidak sehat.
"Kalau insentif tidak membuat kondusif lebih baik dicoret. Supaya ada keadilan," pungkasnya.
Jazuli Ungkap Cerita Guru Honorer Pendidikan Agama Islam Banten yang Menangis saat Bertemu Komisi I |
![]() |
---|
Dewan Minta Pemprov Banten Kebut Regulasi SOTK RS Labuan dan Cilograng Agar Tak Molor |
![]() |
---|
Garis Depan Pengentasan Kemiskinan, Komisi I DPRD Banten Minta SDM PKH Diangkat Jadi PPPK |
![]() |
---|
DPRD Banten Pertanyakan Dasar Hukum Kemendagri Soal Permintaan Tiga Nama Pengganti Al Muktabar |
![]() |
---|
Bahas Persoalan Tenaga Honorer, Ini Hasil Pertemuan Pemprov Banten dengan Komisi I DPRD Banten |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.