Komisi I DPRD Banten Ingin Insentif Pemungut Pajak Dicoret

Ketua Komisi I DPRD Banten, Jazuli Abdillah menyoroti dinamika pegawai di tubuh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terutama di samsat.

Penulis: Engkos Kosasih | Editor: Abdul Rosid
Engkos Kosasih/TribunBanten.com
Ketua Komisi I DPRD Banten, Jazuli Abdillah menyoroti dinamika pegawai di tubuh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terutama di samsat. 

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Engkos Kosasih

TRIBUNBABTEN.COM, SERANG - Ketua Komisi I DPRD Banten, Jazuli Abdillah menyoroti dinamika pegawai di tubuh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terutama di samsat.

Menurut Jazuli, Samsat menjadi tempat 'primadona' sehingga banyak pegawai Pemerintah Provinsi Banten yang berebut untuk mengincar penugasan di samsat.

"Ada persaingan yang tidak sehat. Psikologi pegawai ingin mendapat penugasan di Samsat," kata Jazuli di KP3B, Rabu (24/7/2024).

Baca juga: Marshel Widianto Kena Rujak Netizen, Buntut Sebut Pemandangan TPA Cipeucang Keren: Solusi Gimana?

Jazuli mengungkapkan, faktor banyaknya pegawai yang ingin bertugas di samsat karena adanya insentif pemungut pajak, di luar tunjangan yang didapat setiap bulannya.

"Ini karena angka insentif nya cukup besar. Sehingga banyak yang bersaing ingin itu," ungkapnya.

Jazuli menilai, perlu adanya evaluasi terkait hal tersebut untuk mengantisipasi adanya titip menitip pegawai dan pegawai samsat yang sudah lama di sana.

"Ini perlu ada evaluasi pegawai, supaya tidak ada titip menitip. Kemudian pegawai yang sudah lama di sana perlu dievaluasi," ujarnya.

Selain itu dia juga mengusulkan agar insentif pemungut pajak yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah dicoret.

Kata Jazuli, upaya pencoretan insentif pemungut pajak tersebut untuk menghindari persaingan yang tidak sehat.

"Kalau insentif tidak membuat kondusif lebih baik dicoret. Supaya ada keadilan," pungkasnya.

Sumber: Tribun Banten
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved