Pilkada Kota Serang: 5 Isu Strategis Ini Jadi Rujukan Bakal Calon Kepala Daerah

Laporan wartawan TribunBanten.com Ade Feri Anggriawan  

TRIBUNBANTEN.COM, SERANG - Pemerintah Kota Serang, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapedda) menyusun rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 

Rancangan Teknokratik RPJMD tersebut, akan menjadi salah satu acuan utama penyusunan visi, misi, dan program prioritas calon kepala daerah yang akan mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024.  

Selain itu, juga berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan arah kebijakan pembangunan selama lima tahun ke depan. 

Baca juga: Didukung KIM Plus Maju Pilgub Banten, Ternyata Baru 3 Parpol Beri Dokumen B-1 KWK kepada Andra-Dim

Kepala Bapedda, Ina Linawati, menjelaskan, rancangan teknokratik RPJMD dapat dimaknai sebagai resume, yang nantinya akan masuk ke dalam dokumen RPJMD Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih. 

"Jadi runutannya itu, diawali dari RPJPD, lalu diturunkan dalam rancangan teknokratik RPJMD, setelah itu baru dibuat menjadi dokumen RPJMD pada tahun depan," ujarnya, Senin, (20/8/2024). 

Ina menjelaskan, terdapat 5 isu strategis dalam rancangan teknokratik RPJMD 2025-2029. 

"Pertama terkait akselerasi pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang cerdas, sehat, dan produktif," kata dia. 

Ia mengungkapkan, isu pertama ini muncul akibat belum optimalnya pembangunan SDM yang merata, berkualitas, dan berdaya saing. 

"Karena kalau kita lihat data, Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kota Serang pada tahun 2023, itu paling kecil diantara Pemkot di Banten," ujarnya.  

"Rata-rata lama sekolah juga hanya 8,91 tahun, angka itu berada di bawah  wajib belajar. Lalu angka pengangguran terbuka kita juga paling tinggi diantara Pemkot di Banten. Dan terakhir angka prelevansi stunting juga masih berada diangka 21,5 persen, gizi buruk 0,28 persen," paparnya.  

Ina melanjutkan, isu strategis yang kedua adalah pengetasan  kemiskinan berbasis perlindungan sosial yang adaptif. 

"Itu akibat belum optimalnya pengetasan kemiskinan, dan ketimpangan kesenjangan masyarakat. Sehingga angka kemiskinan kita paling tinggi di antara Pemkot di Banten," jelasnya. 

Isu strategis yang ketiga adalah, transformasi ekonomi yang inklusif dan inovatif.  

"Muncul karena permasalahan belum optimalnya kemandirian perekonomian dalam transformasi pembangunan. Ditandai dengan LPE Kota Serang 2023 sebesar 4,74 persen, masih di bawah kabupaten/kota sekitarnya dan Provinsi Banten 4,81 persen," ucapnya.