Dugaan Pencatutan NIK, Pengamat Minta Calon Independen pada Pilkada Pandeglang Dibatalkan

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Engkos Kosasih 

TRIBUNBANTEN.COM, PANDEGLANG -  Komunitas Pemerhati Pemilu Independen (KPPI) Pandeglang meminta calon independen pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Pandeglang 2024 dibatalkan.

KPPI menemukan adanya dugaan pencatutan KTP sebagai syarat dukungan calon independen kepada Uday Suhada-Pujiyanto dan Aap Aptadi-Nurul Qomar.
 
Hal itu diungkap Koordinator KPPI Pandeglang, Iik Rohikmat.

"Proses pemenuhan dukungan calon perseorangan yang sudah ditetapkan lolos verifikasi dan memenuhi syarat oleh KPU harus dibatalkan, jika melihat persoalan demikian," kata Iik kepada TribunBanten.com, Kamis (22/8/2024).

Iik menilai, KPU Pandeglang dan dua pasangan calon perseorangan telah melanggar regulasi. 

Pertama pencurian data pribadi dapat kena pasal 67 (1) dan (3) undang - undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi.

Kemudian verifikasi faktual bodong dapat dipidana sesuai yang tercantum dalam Pasal 185 huruf A Undang-undang 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Baca juga: 6 Parpol Usung Helldy Agustian-Alawi pada Pilkada Cilegon 2024, Tim Pemenangan Dikukuhkan

"Kami akan melaporkan temuan ini ke Bawaslu. Karena KPU dan pasangan calon independen itu sudah melakukan pelanggaran," ungkapnya.

Sementara warga Kecamatan Cikedal, Pandeglang, SP mengaku menyerahkan KTP sebagai syarat dukungan kepada Uday Suhada-Pujiyanto. 

Namun SP mengaku tak mendapat petugas KPU Pandeglang yang melakukan verifikasi faktual pada dirinya.

"Saya ngasih KTP ke Uday-Pujiyanto. Tapi memang benar enggak ada petugas KPU yang melakukan verifikasi faktual ke saya."

"Kalau alasan saya enggak ada di rumah, kan ada istri saya ya. Kemudian petugas juga harusnya melakukan konfirmasi ke saya dengan cara menelpon. Ini mah sama sekali enggak ada," katanya.