Pemkot Cilegon Akui Defisit Keuangan, Ribuan Guru Madrasah Kena Imbas, Honor Terancam Tak Dibayar

Ribuan guru madrasah di Kota Cilegon terancam tidak akan menerima honor selama tiga bulan terakhir, terhitung sejak Oktober hingga Desember 2024.

Penulis: Ahmad Tajudin | Editor: Ahmad Haris
TribunBanten.com/Tajudin
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Kota Cilegon, Rahmatullah. 

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Ahmad Tajudin

TRIBUNBANTEN.COM, KOTA CILEGON - Ribuan guru madrasah di Kota Cilegon terancam tidak akan menerima honor selama tiga bulan terakhir, terhitung sejak Oktober hingga Desember 2024.

Honor yang biasa mereka terima per triwulan itu terancam tidak dibayarkan pada triwulan ke empat.

Pasalnya, keuangan Pemerintah Kota Cilegon saat ini dalam kondisi terpuruk sepanjang sejarah.

Baca juga: Ribuan Guru Madrasah di Cilegon Menjerit! Sudah Tiga Bulan Tak Kunjung Terima Honor

Kota yang dikenal sebagai kota paling kaya di Provinsi Banten itu mengalami defisit anggaran.

Sehingga hal itu memungkinkan honor tiga bulan terakhir para guru madrasah, yang berjumlah sekitar 5.189 orang terancam tidak dibayarkan.

Saat dikonfirmasi, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Kota Cilegon, Rahmatullah membenarkan bahwa ribuan guru madrasah belum menerima honor selama tiga bulan.

 

 

"Kami sudah mengajukan kepada bagian keuangan BPKPAD, namun saat dikonfirmasi ke BPKPAD, keuangannya yang tidak mencukupi sehingga tidak bisa direalisasikan," ujarnya saat ditemui di ruangan kerjanya, Jumat (3/1/2025).

Rahmatullah menyebut, honor tersebut merupakan hibah dari Pemerintah Kota Cilegon yang disalurkan melalui Kementerian Agama Kota Cilegon.

Dari jumlah guru sebanyak 5.189 orang itu terbagi dari beberapa golongan.

Mulai dari guru Madrasah Aliyah (MA), Madrasah Tsanawiyah (MTs), guru Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ), guru ngaji lingkungan hingga guru ngaji masjid.

"Besarannya bervariasi, guru madrasah sekitar Rp 675 ribu, guru ngaji dan guru TPQ sekitar Rp 375 ribu per bulan," ungkapnya.

Dalam hibah tersebut, Pemkot Cilegon telah menganggarkan sekitar Rp 33 miliar untuk satu tahun, yang dibayarkan setiap triwulan sekali dengan jumlah sekitar Rp 8,27 miliar.

Rahmatullah menyebut, dengan keadaan tersebut, pihaknya telah menerima keluhan sejumlah pihak.

Sebab yang biasanya mereka terima setiap per triwulan, kata dia, namun per triwulan keempat ini terjadi kendala sehingga tidak terbayarkan.

Menurut Rahmatullah, peristiwa ini baru terjadi di akhir tahun 2024 dan belum pernah terjadi sejak tahun 2000.

"Ini baru di 2024, karena dalam perencanaan pendapatan dan belanja tidak balance, belanja lebih banyak pendapatan tidak sesuai target," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Perhimpunan Guru Madrasah Honorer Cilegon (PGMH-C), Muhri mengaku, pihaknya sempat kaget dan tidak mempercayai hal itu.

Namun setelah mendapatkan penjelasan langsung dari pihak bagian kesejahteraan rakyat (Kesra) Pemkot Cilegon, bahwa benar kondisi keuangan pemkot tidak memungkinkan untuk mencairkan honor guru madrasah.

"Saya sendiri terkejut, kok bisa seperti itu, apa yang terjadi? dia menyatakan defisit anggaran di Kota Cilegon," katanya.

"Pada saat itu saya tambah tanda tanya kok bisa defisit anggaran, dalam sejarah berdirinya Kota Cilegon tidak ada ceritanya defisit yang ada tahun 2023 saya dengar anggaran tidak diserap sehingga dikembalikan," sambungnya.

Namun demikian saat ini, pihaknya akan berusaha untuk mencarikan solusi agar bagaimana caranya supaya honor para guru madrasah bisa dicairkan.

"Kami akan cari solusi dari permasalahan yang dihadapi, jangan sampai masalah ini dilanjutkan oleh generasi wali kota terpilih di tahun ini, kami berharap wali kota terpilih bisa lebih mengedepankan kesejahteraan masyarakat Cilegon," ungkapnya.

Baca juga: Ketua RT dan RW di Cilegon Belum Terima Honor, DPRD Soroti Keterlambatan Pemerintah

Setelah ini, pihaknya akan menjalin komunikasi dengan pihak Kementerian Agama Kita Cilegon untuk sama-sama mencari solusi terbaik atas keadaan tersebut.

Selain itu, pihaknya juga akan menjalin komunikasi bersama wali kota, anggota DPRD hingga instansi terkait untuk memperjuangkan hak para guru madrasah.

"Yang kami tuntut selaku penggerak pendidikan, selaku guru menginginkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Kota Cilegon khususnya madrasah se-Kota Cilegon menginginkan untuk lebih sejahtera," tandasnya.

Sumber: Tribun Banten
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved