Polemik Pagar Laut: Jokowi Soroti Proses Penerbitan Sertifikat SHGB dan SHM

TRIBUNBANTEN.COM - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) akhirnya buka suara terkait polemik SHGB dan SHM pagar laut yang kini tengah menjadi perhatian publik.  

Tidak hanya di pesisir Kabupaten Tangerang, namun pagar laut juga ditemukan di wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, hingga Laut Surabaya, Jawa Timur.  

Jokowi meminta agar proses legal penerbitan sertifikat-sertifikat tersebut diperiksa secara menyeluruh. 

Baca juga: Soal Pagar Laut, Mahfud MD: Harus Diproses Sebagai Tindak Pidana

"Yang paling penting itu proses legalnya. Proses legalnya dilalui atau tidak. Betul atau tidak betul. Itu kan proses dari kelurahan, proses ke kecamatan, proses di Kantor BPN kabupaten, kalau untuk SHM-nya," jelas Jokowi, sebagaimana dikutip dari Kompas.com, Jumat (25/1/2025). 

Jokowi juga menambahkan agar pemeriksaan penerbitan sertifikat dilakukan di seluruh area pagar laut yang ditemukan, baik di Tangerang, Bekasi, Jawa Timur, dan daerah lainnya.  

"Yang paling penting cek itu," ujarnya. 

Pernyataan Jokowi ini terkait dengan temuan baru terkait pagar laut yang viral. Setelah sebelumnya ditemukan di Tangerang, kini kasus serupa juga mencuat di Laut Timur Surabaya.  

Baca juga: Biodata Arsin, Kades Kohod Dikawal Ketat Bak Pejabat RI saat Ditanya Sertifikat Pagar Laut Tangerang

Temuan ini dibagikan oleh akun X @thanthowy, yang mengungkapkan adanya Hak Guna Bangunan (HGB) di Laut Surabaya seluas 656 hektare.

Temuan tersebut diketahui melalui aplikasi Bhumi milik Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). 

Sebelumnya, kasus di Tangerang banyak mencuri perhatian publik karena dianggap melanggar aturan tata ruang dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

@thanthowy mengingatkan bahwa putusan MK 85/PUU-XI/2013 melarang pemanfaatan ruang (seperti HGB) di atas perairan. 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nusron Wahid juga memberikan tanggapan terkait ratusan sertifikat HGB yang terbit di pagar laut Tangerang, Banten.  

Baca juga: Jokowi Tanggapi Soal Sertifikat SMH dan HGB di Kawasan Pagar Laut Tangerang Banten: Dicek Aja

Berdasarkan temuan, terdapat 263 bidang sertifikat yang diterbitkan pada tahun 2023. Sertifikat ini terdiri dari 234 bidang SHGB atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 bidang SHGB atas nama PT Cahaya Inti Sentosa, dan 9 bidang atas nama perseorangan. Selain itu, juga ditemukan 17 bidang SHM yang diterbitkan pada 2023. 

Nusron mengungkapkan bahwa ada praktik ilegal dalam penerbitan SHGB dan SHM tersebut oleh pejabat di kementeriannya dan menganggapnya sebagai maladministrasi.  

Ia menyatakan bahwa pihaknya telah memeriksa seluruh pihak terkait, dan jika ditemukan pelanggaran prosedur atau hukum, sertifikat-sertifikat tersebut bisa dibatalkan.