Mahasiswa Demo Kantor KPU Lebak, Kritik Keras Pembelian 3 Mobil Dinas Rp 1,8 Miliar

Laporan wartawan TribunBanten.com, Misbahudin 

TRIBUNBANTEN.COM, LEBAK - Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) Perwakilan Rangkasbitung, menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak, Senin (24/2/2025). 

Aksi tersebut mereka lakukan, menyoroti terkait pembelian 3 unit mobil dinas KPU Kabupaten Lebak. 

Koordinator aksi, Idham menilai, pembelian mobil dinas KPU bermerek Toyota Hilux Double cabin, senilai Rp 1,8 Miliar terlalu berlebihan. 

Baca juga: Pegiat Demokrasi Kritik Pembelian Mobil Dinas Baru KPU Lebak Senilai Rp1,8 M: Tidak Terlalu Urgent

"Pembelian mobil dinas KPU kami rasa terlalu berlebihan, di tengah efisiensi anggaran sekarang ini," katanya. 

"Padahal mereka bisa saja beli mobil yang harganya di bawah itu, karena uangnya pun bersumber dari APBD Lebak," sambungnya. 

Idham mengatakan, bahwa pembelian mobil dinas KPU juga tidak terlalu urgent pada situasi sekarang ini.

Hal ini dikarenakan proses pemilihan umum sudah selesai dan tidak ada kegiatan yang terlalu penting. 

"Terkecuali dari kemarin-kemarin belinya, pada saat momen Pemilu maupun Pilkada, baru wajar, ini mah di akhir," katanya. 

Menurut Idham, pembelian mobil dinas di tengah situasi tidak urgen menjadi pertanyaan publik. 

Sehingga hal itu perlu dipertanyakan dan dipertanggungjawabkan oleh KPU kepada publik. 

"Makanya wajar kami sebagai mahasiswa mengkritisi hal itu, karena semuanya juga bertanya-tanya, seurgensi apa sih KPU beli mobil dinas itu dengan anggaran yang cukup besar," ujaranya. 

Tidak hanya itu, Idham juga mengkritisi terkait angka partisipasi pemilih pada Pilkada serentak 2024 yang tidak sesuai target. 

Padahal, lanjut Idham, angaran yang digunakan KPU Lebak sangat besar dalam mengadakan kegiatan sosialisasi, maupun kegiatan hiburan. 

Baca juga: Harga dan Spesifikasi Toyota Hilux Double Cabin, Mobil Dinas Baru KPU Lebak di Tahun 2025

"Dari target 75 persen, tapi yang tercapai hanya 66 persen."

"Artinya bahwa proses tahapan yang dilakukan KPU nihil, sehingga partisipasi pemilih juga rendah," katanya. 

"Maka kami meminta kepada KPU Lebak, untuk segera melakukan evaluasi terhadap program yang sudah dilakukan, termasuk pembelian mobil dinas," pungkasnya.