Pejabat BPBD Lebak Dilaporkan Gegara Diduga Selingkuh dengan Istri Orang

Laporan wartawan TribunBanten.com, Misbahudin 

TRIBUNBANTEN.COM, LEBAK - Seorang suami berinisial Ad, Warga Kecamatan Rangkasbitung, mendatangi kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lebak, Senin (10/3/2025).

Kedatangan Ad ke Kantor BKPSDM Lebak, untuk meminta kelanjutan terkait laporan kasus perselingkuhan yang dialami dirinya, oleh salah satu pejabat yang diduga bertugas di BPBD Lebak, berisinial FE. 

"Jadi saya datang ke sini, untuk meminta keadilan terkait sanksi yang diberikan oleh Pemda Lebak kepada pejabat yang merusak rumah tangga saya," ujarnya saat ditemui di kantor BKPSDM Lebak, Senin (10/3/2025). 

Baca juga: Letkol Lizardo Gumay Ketahuan Selingkuh-Ngamar Sama Istri Dokter: Kini Dicopot dari Dandim Makassar

Ad mengatakan, kasus perselingkuhan terbongkar sejak akhir tahun 2023, setelah dirinya mengetahui hubungan istrinya dengan pejabat di BPBD Lebak itu. 

"Kasusnya memang sudah lama, waktu itu mereka terbongkar setelah saya cek  WhatsApp istri saya."

"Nah di situ ada pesan mesra, ngajak ke luar kota dan menginap bareng di hotel."

"Bahkan mereka sampai melakukan tindakan layaknya seorang suami istri," katanya. 

Menurut Ad, sanksi yang diberikan Pemda Lebak kepada terduga pelaku, tidak sebanding dengan apa yang dirasakan dirinya sebagai seorang suami. 

Bahkan, akibat kasus perselingkuhan tersebut, rumah tangga yang dibangun sejak tahun 2018 itu, menjadi hancur dan mengakibatkan terjadi perceraian. 

"Pelaku dia masih bebas berkeliaran dan masih menjabat sekarang di BPBD."

"Nasib saya acak-acakan, rumah tangga saya hancur, anak saya terganggu."

"Belum lagi kerugian mater yang saya keluarkan," jelasnya. 

"Cuma saya merasa belum mendapatkan keadilan, karena pelaku hanya diberikan sanksi disiplin doang," sambungnya. 

Ad juga menunjuk bukti perceraian dengan istrinya pada tahun 2024, yang dibuktikan dengan adanya putusan Pengadilan Rangkasbitung. 

"Saya bukti masih ada, termasuk putusan Pengadilan juga."

"Dan istri saya juga mengakui hal itu, dan menceritakan kepada saya soal perbuatannya bersama Fe," katanya. 

Ad mengaku, sebelumnya sudah pernah melaporkan kasus tersebut ke Inspektorat Lebak, Asda III, kepolisian dan Sekda Lebak, pada akhir tahun 2023, namun darinya tidak mengetahui hasil putusan sanksi yang diberikan kepada terduga pelaku. 

"Waktu saya sudah ke mana-mana buat laporan, termasuk ke Pak Sekda lewat DM, cuma langsung di blok."

"Tapi setelah saya tahu tadi, sanski yang diberikan kepada kepada Fe, hanya sanksi disiplin doang," ujaranya. 

Ad berharap kepada pemerintah Kabupaten Lebak, melalui BKPSDM Lebak, agar dapat memberikan sanksi tegas kepada terduga pelaku. 

"Pokonya saya minta ini harus dipertegas, hukumnya jangan sanksi disiplin saja, tapi harus berat."

"Kalau bisa diberhentikan secara tidak hormat, atau diturunkan jabatannya," tegasnya. 

"Apalagi ini Bupati baru, harapan saya begitu. Jangan sampai kasus serupa pejabat bisa semena-mena kepada masyarakat sipil," sambungnya. 

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lebak, Iqbaludin, hanya memberikan jawaban singkat. 

"Saya belum bersedia," katanya saat ditemui di ruang kerjanya. 

Saat dikonfirmasi, Kepala BPBD Lebak Febry Rizki Pratama membenarkan bahwa kasus tersebut terjadi pada tahun 2023. 

Baca juga: Kades di Banten Diamuk Warga Gegara Dituding Selingkuh dengan Staf, Begini Kronologi

"Iya itu kasus lama tahun 2023," katanya dalam sambungan telepon. 

Febry mengaku sudah mendapatkan sanksi dari pemerintah daerah melalui BKPSDM Lebak, terkait kasus tersebut, yakni penundaan gaji selama satu tahun dan penundaan pangkat. 

"Sudah ada sanksi, silahkan tanyakan ke BKPSDM Lebak," ucapnya.