Oknum Anggota DPRD Pandeglang yang Diduga Lakukan Kekerasan Terhadap Mantan Pacar Terancam di PAW

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Misbahudin 

TRIBUNBANTEN.COM, PANDEGLANG - Kasus kekerasan terhadap perempuan yang diduga dilakukan oknum anggota DPRD Kabupaten Pandeglang, berinisial RF masih terus bergulir. 

Bahkan, sekarang ini publik tengah menunggu sikap internal DPD PKS Pandeglang terkait hasil pengusutan terhadap kasus RF tersebut. 

Sebab, beberapa hari yang lalu Dewan Etik Daerah (DED) PKS Pandeglang telah membentuk mahkamah etik (ME) untuk membuktikan kebenaran secara objektif terkait kasus kadernya itu RF. 

Baca juga: Korban Kekerasan oleh Oknum Anggota DPRD Pandeglang, Ngaku Sering Dipukul Meski Hanya Masalah Sepele

Sekertaris Dewan Etik Daerah (DED), Dodi Setiawan mengungkapkan bahwa, atas tindakan RF ada kemungkinan terjadinya pergantian antar waktu (PAW).

Sebab, PKS merasa dirugikan dengan adanya kejadian tersebut sehingga harus dipercepat pembahasannya. 

"Ada kemungkinan bisa paw karena ada Sanki ringan dan berat. Nanti sanksi mana yang akan diterapkan kepada yang bersangkutan," ujarnya dalam sambungan telepon, Minggu (30/3/2025).

"Tapi belum bisa disimpulkan, tergantung ME internal PKS yang akan bersidang," sambungnya. 

Dodi menjelaskan, dalam kasus ini, PKS hanya mengadili secara internal partai, namun berbeda dengan proses hukum. 

"Ada pun proses hukum, kita serahkan kepada APH. Yang jelas ketika keputusan itu diambil, tentu kita sudah siapkan langkah-langkahnya," katanya. 

Dewan Etik Daerah (DED) DPD PKS Pandeglang telah melakukan pemanggilan 

Sebelumnya, Sekertaris Dewan Etik Daerah (DED) DPD PKS Pandeglang, Dodi Setiawan mengklaim telah melakukan pemanggilan terhadap anggota DPRD Pandeglang inisial RF.

Diketahui, RF dipanggil oleh Dewan Etik PKS lantaran diduga menjadi pelaku penganiayaan terhadap mantan pacarnya berinisial MP.

"Hari Kamis kemarin sudah panggilan orang yang bersangkutan untuk memberikan klarifikasi langsung ke partai," ujarnya dalam sambungan telepon, Sabtu (29/3/2025). 

"Karena klarifikasi dibutuhkan sebagai bentuk bahan internal partai lebih dalam," sambungnya.