Kepala DPMPD Pandeglang Akhirnya Buka Suara Soal Isu Paksa Kades Bayar Internet Desa Rp 60 Juta

"Jadi kami tidak mengarahkan soal itu, tapi perusahaan itu dipersilahkan menyediakan unit usaha yang dipilih BUMDES," ujarnya. 

Dia juga mengaku tidak mengetahui, berapa jumlah desa yang sudah melakukan pemasangan jaringan internet desa, dari 326 desa yang ada di Kabupaten Pandeglang.

"Tidak tahu," ujarnya. 

Muslim Taufik juga mengaku, bila DPMPD tidak terlibat dalam program pemasangan jaringan internet desa, dan tidak juga mengarahkan. 

"Pengusahanya kami tidak tahu, kami tidak mengarahkan dan kami tidak merekomendasikan pengusaha," ucapnya.

Pada saat ditanya, BUMDes mana yang pertama kali mengusulkan adanya kerja sama pemasangan jaringan internet desa dengan penyedia? Muslim Taifuk mengaku tidak mengetahui.

"Saya tidak tahu soal itu, konon alternatif ini dimunculkan sejak tahun 2022, cuma saya tidak tahu juga siapa. Tambah lagi saya baru di sini," katanya.

Dia juga meminta Kades yang dipaksa oleh orang tertentu, untuk segera mencari orangnya.

"Saya mendukung. Dan kami juga berikan kebebasan kepada desa ikut tidaknya," ujarnya. 

Pada saat ditanya apakah ada mark up, soal pernyataan modal pembayaran jaringan internet. Dia mengaku tidak tahu. 

"Tidak tahu yah soal itu, meksipun ada keluhan ketidak sesuaian soal barang dengan harga," ucapnya. 

Muslim Taufik mengatakan, DPMPD tidak akan melakukan pemanggilan terhadap penyedia jaringan internet, di tengah polemik soal keluhan Kades.

"Tidak, paling kami share di grup, bahwa tidak ada pemaksaan harus ke sana dan kemari, intinya bebas," ucapnya. 

DPMPD Pandeglang Disebut Paksa Kades Bayar Rp 60 Juta untuk Program Internet Desa

Diberitakan TribunBanten.com sebelumnya pada 17 April 2025, para kepala desa atau Kades di Kabupaten Pandeglang, diduga diharuskan membayar jaringan internet oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Pandeglang, sebesar Rp 60 juta.