Sejumlah Oknum Anggota DPRD Cilegon Bakal Digilir Polda Banten, Ini Dugaan Kasusnya

TRIBUNBANTEN.COM - Polda Banten akan melakukan penyelidikan terhadap dugaan keterlibatan sejumlah oknum anggota DPRD Cilegon dalam aksi unjuk rasa di PT Lotte Chemical Indonesia.

Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Didik Hariyanto membenarkan terkait penyelidikan dugaan kasus tersebut.

Diketahui, ada lima anggota DPRD Kota Cilegon yang diduga terlibat dalam aksi demonstrasi di PT LCI.

Baca juga: Viral Oknum DPRD Cilegon Demo PT Lotte, Mahasiswa Tuding Adanya Dugaan Motif Pribadi

Baca juga: Bakal Diperiksa, Oknum Anggota DPRD Cilegon PPP Irit Bicara Soal Dugaan Minta Jatah Scrap PT Lotte

Kelima oknum anggota DPRD Kota Cilegon tersebut yakni SB, FMR, BR, AR, dan AJ.

"Minggu depan dijadwalkan pemanggilan," kata Didik saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Sabtu (21/6/2025).

"Penyelidikan," sambungnya.

Sebelum diberitakan, viral sebuah video dan foto yang memperlihatkan oknum anggota DPRD Kota Cilegon ikut aksi demonstrasi, dengan sejumlah organisasi masyarakat (ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di PT LCI.

Aksi tersebut berujung dengan audiensi antara pihak pendemo dan manajemen PT LCI.

Hasil audiensi berupa catatan notulensi pun turut viral di media sosial. Dalam notulensi tersebut memperlihat sejumlah poin pemufakatan.

Salah satunya, terkait pembagian jatah limbah besi atau SKRAP yang harus dikelola oleh pengusaha lokal.

Diprotes Mahasiswa

Aliansi Mahasiswa Cilegon Bersatu menyikapi tindakan aksi demonstrasi, yang diduga dilakukan empat oknum anggota DPRD Kota Cilegon bersama sejumlah ormas dan LSM ke PT Lotte Chemical.

Ketua Aliansi Mahasiswa Cilegon Bersatu, Bagus mengatakan, aksi demonstrasi yang dilakukan empat oknum anggota DPRD tersebut berdasarkan kepentingan pribadi, bukan atas nama kepentingan masyarakat.

Menurut Bagus, hal itu terlihat dalam foto yang beredar di media sosial yang menunjukkan notulensi hasil pertemuan massa aksi dengan manajemen PT Lotte.

Di mana, lanjut Bagus, isi notulensi tersebut ditengarai perebutan jatah pengelolaan SKRAP atau limbah besi.