Konflik Peternakan Ayam di Padarincang, Pemkab Serang Larang PT STS Beroperasi

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Muhammad Uqel

TRIBUNBANTEN.COM, SERANG - Warga Kampung Cibetus, Desa Curuggoong, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, akhirnya mendapatkan angin segar setelah sekian lama bersitegang dengan perusahaan peternakan ayam, PT Sinar Ternak Sejahtera (STS). 

Pemerintah Kabupaten Serang menegaskan bahwa seluruh aktivitas perusahaan itu harus dihentikan.

Pernyataan tegas ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Serang, Syamsuddin. 

Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada lagi aktivitas apapun dari PT STS di lokasi yang selama ini diprotes warga.

Baca juga: BREAKING NEWS: Gubernur Andra Soni Resmi Perpanjang Masa Pemutihan PKB di Banten

"Tidak boleh ada kegiatan lagi ini pendapat saya yah, dan buktinya di sana kan sudah tidak ada apa-apa, sudah sebagian sudah dipindahkan ke Pandeglang menurut informasi yang saya dapatkan dari orang Pokpan," ujar Syamsuddin kepada TribunBanten.com, Kamis (26/6/2025).

Konflik Berawal dari Pengambilalihan Usaha Rakyat

Syamsuddin mengatakan, masalah ini bermula saat kandang ayam yang sebelumnya dikelola warga setempat diambil alih oleh PT STS pada 2023.

"Perjalanan prosesnya ada permohonan dari masyarakat yang tidak dikabulkan oleh PT STS dan kelihatannya memang PT STS ini susah ditemui oleh masyarakat menurut pengakuan dari masyarakat," katanya.

Sehingga, kata Syamsuddin, timbul konflik ditengah-tengah masyarakat antara warga Kampung Cibetus dengan PT. STS.

Kemudian, lanjutnya, pada 15 September 2023 Pemkab Serang telah memediasi konflik antara warga dengan pihak perusahaan.

Kala itu, dipimpin langsung oleh Bupati Serang terdahulu yakni Ratu Tatu Chasanah dan Kapolres Serang AKBP Condro Sasongko, untuk membuat kesepakatan bersama bahwa kedua belah pihak antara warga dan perusahaan tidak boleh melakukan kegiatan.

"Kedua belah pihak tidak boleh melakukan kegiatan apapun bentuknya terkecuali atas kesepakatan kedua belah pihak yang diketahui oleh pihak kepolisian dan Pemda Serang," ungkapnya.

"Jadi, catatan di kami itu, setelah September 2013 itu tidak ada lagi kegiatan STS kalau ada kegiatan setelah itu mari kita coba dalami apakah itu STS atau apa karena pengakuan STS ke Pemda melalui kesepakatan yang dibuat pada saat itu tidak boleh lagi ada kegiatan," sambungnya.

Selanjutnya, kata Syamsuddin, tuntutan masyarakat mengenai perizinan PT. STS ini akan kita berikan filenya secara terbuka.

"Yang dimohonkan ke kami adalah semua bentuk perizinan yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dia minta saran dan copy nya dan akan kami berikan karena itu bukan bagian informasi yang tidak bisa publikasikan siapa pun bisa mendapatkan itu dan kalau ada oknum di DPMPTSP yang tidak memberikan itu nanti urusannya dengan saya," ucapnya.

Disinggung soal lokasi ternak ayam yang jaraknya tidak sesuai dengan peraturan menteri pertanian nomor 40/2011 yang menyebutkan bahwa jarak aman lokasi peternakan ayam dengan pemukiman warga minimal 500 meter. Syamsuddin menegaskan, bahwa itu menjadi catatan pihaknya.

"Jadi gini, itu memang jadi catatan pada saat itu ya kalau kita dalami aturan itu ada juga aturan di sana kurang lebih 200 meter tetapi setelah didalami memang itu antara kandang dengan kandang jadi yang benar memang itu adalah 500 meter jarak dari masyarakat ya," terangnya.

"Tapi itu, yang saya sampaikan di awal, historis awalnya tadinya bangunan sudah ada dikelola oleh masyarakat sendiri dan disetujui oleh masyarakat karena tidak mungkin kita mengeluarkan izin tanpa persetujuan masyarakat terlebih dahulu," tambahnya.