Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunBanten.com Ahmad Tajudin
TRIBUNBANTEN.COM, KOTA SERANG - Warga Cilowong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, disebut tidak lagi menolak atas kerjasama pengiriman 400 ton sampah per hari dari Tangsel antar kedua pemerintah daerah.
Hal itu disampaikan Eni Jumaeni selaku Ketua RT 12 RW 04 di Kampung Pasir Gadung Wadas, Kelurahan Cilowong , Kecamatan Taktakan, Serang, Kamis (11/3/2021).
Eni menceritakan, lingkungan RT-nya adalah wilayah pemukiman warga yang paling dekat dengan TPA Cilowong dan sebagai salah satu pihak yang menentang kerjasama kiriman sampah 400 ton ke TPA Cilowong antara Pemkot Serang dan Pemkot Tangsel.
Namun, saat ini mayoritas warga di lingkungan RT-nya sudah dapat menerima adanya kerjasama penanganan sampah tersebut.
"Sebelumnya warga kami menolak atas kerja sama dalam pembuangan sampah Tangsel ke Ciloang," ujar Miftah kepada TribunBanten.com di kediamannya,
Disampaikannya, semula banyak warga di lingkungan RT-nya menolak karena pengelolaan sampah di TPA Cilowong selama ini dinilai kurang baik.
Sementara, selama ini warga di lingkungan RT-nya lah yang paling terdampak polusi sampah di TPA Cilowong.
Tumpukan sampah di TPA tersebut berdampak pada kesehatan serta lingkungan warga, seperti lahan pertanian.
"Sekarang aja sudah kayak tercemar begitu, apalagi nanti kalau ada penambahan sampah lagi," ujarnya.
Baca juga: Dapat 356 Truk Sampah, 400 Ton Sampah dari Tangsel Siap Ditampung di TPA Cilowong Serang Setiap Hari
Alasan lain, karena selama ini Pemkot Serang kurang memberikan perhatian kepada warga yang terdampak sampah di TPA Cilowong, baik fasilitas kesehatan maupun kompensasi materi.
"Dari dulu sampai sekarang, masyarakat sini tuh tidak pernah disentuh oleh pemerintah. Sama sekali tidak ada kompensasi yang diberikan kepada masyarakat," ujarnya.
Namun, kini Eni meyakinkan warga di lingkungan RT-nya sudah menerima atas adanya kerjasama kiriman sampah 400 ton dari Tangske TPA Cilowong.
"Kami sudah berdiskusi dengan warga, untuk menerima kerjasama itu. Tapi, ada beberapa syarat yang harus di penuhi oleh pemerintah," ujarnya.
Namun, ada sejumlah persyaratan dari warga atas persetujuan kerjasama tersebut, di antaranya soal pengelolaan sampah yang lebih baik dan adanya kompensasi.