Aksi Warga Bojonegara-Pulo Ampel, Minta Gubernur Banten Evaluasi Tambang

Warga Bojonegara dan Pulo Ampel mendesak Gubernur Banten Andra Soni mengevaluasi total aktivitas pertambangan

Penulis: Muhammad Uqel Assathir | Editor: Abdul Rosid
Muhammad Uqel/TribunBanten.com
Warga Bojonegara dan Pulo Ampel mendesak Gubernur Banten Andra Soni mengevaluasi total aktivitas pertambangan 

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Muhamad Uqel

TRIBUNBANTEN.COM, SERANG - Ratusan warga dari Bojonegara dan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Banten pada Senin (17/11/2025). 

Dalam aksi tersebut, warga menyampaikan sejumlah tuntutan, dengan fokus utama mendesak Gubernur Banten Andra Soni untuk mengevaluasi total seluruh aktivitas pertambangan di wilayah mereka.

Koordinator Gerakan Masyarakat Bojonegara Pulo Ampel Bersatu, Ari Daelami, mengatakan bahwa warga resah karena adanya indikasi aktivitas tambang ilegal yang beroperasi di Bojonegara dan Pulo Ampel.

Baca juga: Warga Pulo Ampel dan Bojonegara Turun ke Jalan, Gelar Aksi Soal Aturan Jam Operasional Truk Tambang

"Jadi kita menuntut untuk mengevaluasi total semua pertambangan yang ada di Pulo Ampel dan Bojonegara," ujar Ari kepada TribunBanten.com.

Selain persoalan pertambangan, warga juga mendesak Pemprov Banten menegakkan Kepgub Nomor 567 Tahun 2025 terkait aturan jam operasional truk tambang. 

Ari mengatakan hingga kini masih banyak ditemukan truk ODOL beroperasi pada jam kerja, memicu kemacetan panjang di jalur utama.

"Sampai saat ini di jam kerja masih ditemukan truk ODOL tetap beroperasi, akibatnya terjadi kemacetan sangat panjang," ungkapnya.

Warga juga menuntut percepatan pelebaran jalan nasional dari Bojonegara hingga Pulo Ampel. Mereka menilai kondisi jalan sempit dan tidak sesuai standar jalur nasional, terutama untuk lalu lintas kendaraan berat.

"Kami menuntut agar membangun jalan nasional, jangan sampai jalan yang notabene masuk jalan nasional ternyata di lapangan tidak seperti jalan nasional yaitu sempit, tonase buat lalu lintas mobil tidak sesuai," tegasnya. 

"Jadi kami meminta agar dilakukan pelebaran meskipun pelaksanaannya berat tapi kami berharap bisa segera dimasukkan ke anggaran tahun depan," sambungnya.

Selain itu, masih kata Ari, masyarakat juga meminta agar penerangan jalan umum atau PJU di wilayahnya segera diperbaiki agar pada saat malam hari warga melintas dalam keadaan aman.

Ari bilang, jika semua tuntutan tersebut tidak digubris Pemprov Banten masyarakat akan melakukan aksi susulan dengan jumlah massa aksi yang lebih besar.

“Kalau Gubernur Andra Soni tidak menemui kami hari ini, kami masih menunggu. Tapi kalau tetap tidak direspons, besok kami akan melakukan aksi lanjutan dengan massa yang lebih besar,” pungkasnya.

Sumber: Tribun Banten
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved