Anggaran Program Sekolah Gratis Tersendat, Kepala Sekolah di Tangerang Andalkan Dana Talangan

Untuk menjaga operasional sekolah tetap berjalan, pihaknya pun terpaksa menggunakan dana talangan. 

Ia menyebut, langkah ini sudah menjadi bagian dari antisipasi sejak awal program diperkenalkan.

"Jadi hal itu (potensi keterlambatan) sudah disosialisasikan di awal kepada kami semua oleh Dinas Provinsi. Karena PSG ini kan dari Provinsi Banten, bukan dari Kementerian," kata Sri.

"Risikonya,  saya sebagai kepala sekolah harus menyediakan dana talangan. Kita tidak bisa hanya bergantung pada satu pos anggaran itu saja, nanti kegiatan sekolah tidak jalan," jelasnya.

Ia menjelaskan, dana talangan tersebut berasal dari yayasan, bukan dari dana pribadi. 

Pengelolaan keuangan pun dilakukan secara hati-hati dengan menyesuaikan antara pemasukan dan kebutuhan operasional sekolah.

"Karena kalau hambatan pasti ada di setiap kehidupan atau sekolah, tapi kami tahu solusinya. Kami menggunakan dana talangan dari yayasan, bukan dana pribadi," ungkapnya.

Baca juga: Andriano Michael Minta Maaf ke Publik, Pasca Viral Pakai Jaket Polisi" Mengaku Aparat di Tangsel

"Jadi harus sesuai antara pemasukan dan pengeluaran kegiatan sekolah, baik melalui subsidi silang atau cara lainnya," jelas Sri.

Sri menilai, program sekolah gratis memiliki manfaat, namun juga membawa konsekuensi yang harus dipahami oleh setiap sekolah. 

Karena itu, ia menekankan pentingnya kesiapan manajemen sekolah dalam mengikuti program tersebut.

“Setiap bantuan pasti ada plus dan minusnya. Sekolah tidak boleh bergantung penuh, karena ada risiko keterlambatan seperti ini,” tegasnya.

"Setiap sekolah seharusnya sudah punya wewenang dan persiapan masing-masing jika mau ikut program ini. Lagipula tidak wajib ikut semua, karena SPP di setiap sekolah kan berbeda-beda, pengelolaan anggarannya juga beda," kata Sri.

Lebih jauh, ia berharap program sekolah gratis ke depan dapat diiringi dengan kebijakan yang mendorong pemerataan jumlah siswa antara sekolah negeri dan swasta. 

Menurutnya, saat ini masih banyak masyarakat yang cenderung memilih sekolah negeri.

“Harapannya, siswa bisa lebih merata. Yang tidak tertampung di negeri seharusnya bisa diarahkan ke swasta melalui sistem yang lebih baik. Jangan sampai semua dipaksakan ke negeri,” ujarnya.