Soal MBG Masuk Sekolah Elit, Wali Kota Serang Budi : Prioritas Anak Kurang Mampu

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Muhamad Rifky Juliana

TRIBUNBANTEN.COM, SERANG - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan. 

Kali ini, isu yang mencuat adalah program MBG masuk ke salah satu sekolah elit swasta Islam terpadu di Kota Serang, yakni SDIT Al Izzah.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Serang, Budi Rustandi, menegaskan bahwa pelaksanaan MBG tidak bersifat memaksa. 

Baca juga: Profil SDIT Al-Izzah Serang, Sekolah Elit di Kota Serang yang Orang Tua Muridnya Tolak Ada Dapur MBG

Ia menyebutkan, keikutsertaan sekolah dalam program tersebut bersifat sukarela.

“Ya kalau misalkan itu kan MBG tidak ada paksaan. Bagi yang mau silakan, yang tidak, ya boleh menolak. Karena tidak diwajibkan,” ujar Budi kepada TribunBanten.com, Rabu (1/10/2025).

Ia menyampaikan bahwa program MBG menyasar anak-anak dari keluarga tidak mampu serta mereka yang tinggal di daerah terpencil.

“Dan tentunya harapan besarnya, sesuai dengan keinginan Bapak Presiden, yang menjadi prioritas adalah anak-anak yang kurang beruntung, yang di pelosok, yang orang tidak mampu,” tambahnya.

Diketahui bahwa, sejumlah wali murid SDIT Al-Izzah Serang menyatakan penolakan tegas terhadap pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di dalam area sekolah.

Wali murid menilai keberadaan MBG tidak sesuai dengan lingkungan pendidikan dan berisiko mengganggu kenyamanan serta keselamatan siswa.

“Jadi kami, wali murid ya, silakan kalau mau berbisnis dengan MBG. Tapi tempatnya jangan di area yayasan. Ya, silakan di luar atau di mana saja, jangan di dalam lingkungan sekolah,” kata perwakilan wali murid, Baim Aji, Senin (29/9/2025).

Ia menilai bahwa biaya pendidikan di sekolah tersebut sudah tergolong tinggi, sehingga mereka mempertanyakan urgensi adanya pembangunan dapur MBG.

Baca juga: Gubernur Andra Siapkan Sekretariat di Gedung Negara, Pusat Informasi dan Koordinasi Pelaksanaan MBG

“Kita kan sekolah enggak murah. SPP luar biasa, uang pendaftaran juga luar biasa, bisa sampai 15 jutaan. Kalau sudah sanggup membiayai itu semua, ya kenapa harus ada MBG datang,” lanjutnya.

Terkait sikap resmi pihak yayasan, wali murid menyerahkan keputusan akhir kepada Badan Gizi Nasional (BGN). 

“Iya, jadi dikembalikan ke BGN. Khususnya kalau memang masih ada penolakan dari wali murid, ya kemungkinan besar akan diputus,” jelas Baim.

Salah satu kekhawatiran utama orang tua adalah risiko keamanan bagi siswa akibat lalu lalang orang dan kendaraan dari aktivitas MBG di area sekolah.

“Resiko, Pak. Karena kan tadi sudah lalu lalang dari malam. Orang banyak. Itu fasilitas sekolah jadi terganggu. Kita mau anak sekolah dengan nyaman. Biasanya ada kantin, tempat makan yang tertata. Sekarang sudah enggak ada, jadi sempit. Siswa bahkan harus keluar area sekolah,” ujarnya.

Selain itu, potensi kecelakaan dan masalah lingkungan dan polusi juga menjadi sorotan. 

“Kalau sampai terjadi kecelakaan, siapa yang bertanggung jawab? Seperti kata Walikota, ada resiko gas, kendaraan lalu lalang, sampai masalah sampah juga,” ungkap Baim.

Ia menyebut bahwa Wali Kota juga sejak awal mendukung aspirasi mereka. 

“Iya, betul. Memang dari awal Wali Kota sudah mendukung. Cuman mungkin ada hal-hal lain yang jadi pertimbangan,” jelasnya.

Dalam audiensi hari ini, belum ada keputusan final yang diambil. Rencananya, hasil pertemuan akan kembali dimusyawarahkan oleh pihak yayasan dan BGN.

"Diserahkan ke yayasan atau ke nanti akan dimusyawarahkan lagi. Iya menolak, karena kan kita sekolah mahal ngapain gitu," pungkasnya.