Jabatan Pimpinan PDAM Lebak Terancam Kosong, Pasca Masa Kerja Dewas dan Direksi Berakhir Hari Ini

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Misbahudin 

TRIBUNBANTEN.COM, LEBAK - Kursi jabatan pimpinan perusahaan daerah air minum (PDAM) Kabupaten Lebak, terancam kosong.

Pasalnya, masa kerja Khoirul Umam sebagai ketua dewan pengawas (Dewas) di perusahaan BUMD itu berakhir hari ini, Minggu, 21 September 2025.

Khoirul Umam selain menjabat sebagai Dewas, dirinya juga merangkap sebagai penjabat sementara (Pjs) direksi PDAM, usia Plt sebelumnya mengundurkan diri. 

Baca juga: Kejari Lebak Bidik Tersangka Lain di Kasus Korupsi Penyertaan Modal PDAM, Pasca Tetapkan 3 Tersangka

"Tepat tanggal 21 September 2025 masa kerja saya selesai. Dan hari ini terkahir ngantor, makanya kita beres-beres," ujarnya kepada TribunBanten.com, Minggu (21/9/2025). 

Umam mengatakan, setelah masa kerjanya sebagai dewas dan Pjs direksi habis, maka PDAM akan mengalami kekosongan dewas dan direksi. 

"Masa kerja saya kan habis, ya otomatis direksi kosong, Dewas juga kosong," katanya. 

Menurutnya, pengelolaan PDAM akan dikembalikan sepenuhnya kepada kuasa pemilik modal (KPM) yakni Bupati Lebak.

Sebab, hal itu sudah tertuang dalam peraturan pemerintah (PP) nomor 54, bahwa jika Dewas dan direksi kosong, maka KPM yang bertanggung jawab. 

"Jadi dikembalikan lagi kepada Pemda nya, atau Bupati selaku KPM. Dan itu sudah sesuai atauranya begitu," ujarnya. 

Menurutnya, jika PDAM tidak ada pejabat utama atau kosong, maka akan berdampak terhadap pengguna PDAM. 

"Ya jelas berdampak kemana-mana, dan PDAM gak bisa apa-apa. Karena segala hal apapun harus ada persetujuan direksi maupun Dewas," ujarnya. 

Baca juga: Setelah Diprotes Warga, Penggunaan Sirene dan Rotator Non Priotitas di Jalan Raya Dibekukan Polisi

Selain itu, kata Umam, bahwa hasil open biding direksi PDAM pada tahun 2024 yang dikuti oleh tiga orang, hingga kini masih belum mendapatkan kepastian dari Bupati Lebak. 

Padahal, open biding merupakan solusi terbaik untuk menemukan pimpinan direksi PDAM yang definitif, setelah sebelumnya jabatan direksi selalu di isi oleh beberapa kali Plt.

"Itu merupakan solusi yang ditunggu-tunggu oleh kita, sampai 2025 masih digantung oleh Pemda hasilnya," katanya.