Dampak Pemerintah Pusat Pangkas TKD Pemkab Lebak Senilai Rp118 Miliar, Berpotensi Menyulitkan Daerah

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Misbahudin 

TRIBUNBANTEN.COM, LEBAK - Anggaran Transfer Ke Daerah (TKD) Kabupaten Lebak untuk tahun 2026, akan dipangkas oleh Pemerintah Pusat senilai sebesar Rp118 miliar.

Pasalnya, Pemerintah Pusat tengah melakukan efisiensi serta restrukturisasi anggaran nasional, guna memperkuat ketahanan fiskal dan memastikan alokasi belanja lebih tepat sasaran.

Menanggapi hal itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Lebak, Halson Nainggolan, membenarkan adanya kebijakan tersebut.

Baca juga: Dede Rohana Sebut APBD Banten Defisit Rp700 Miliar, Akibat Dana Transfer Dipangkas Pemerintah Pusat

Halson menyebut, total TKD Pemkab Lebak akan berkurang sekitar Rp118 miliar pada tahun depan.

"Pengurangan TKD yang di dalamnya termasuk Dana Alokasi Umum (DAU) totalnya sebesar Rp118 miliar kurang lebih," ujarnya dalam sambungan telepon, Jumat (10/10/2025).  

Menurut Halson, adanya rencana pemotongan TKD ke daerah dimungkinkan akan menyulitkan daerah. 

Sebab, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak masih bergantung terhadap transfer dari Pemerintah Pusat, dikarenakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rendah. 

Belum lagi, tambah Halson, akan ada banyak penyesuaian terhadap rencana program yang sudah diwacanakan. 

Baca juga: Kasus Dugaan Penggelapan Eks Karyawan, Ashanty Sempat Curigai Anang yang Gelapkan Uang Perusahaan

"Karena rasio kemandirian fiskal kita masih rendah. Tentu akan banyak program yang harus diefisiensikan," ujarnya. 

Halson mengungkapkan, berdasarkan arahan dari pimpinan untuk 2026 APBD Lebak direncanakan difokuskan pada kegiatan mandatori.

"Pak Bupati sudah memberikan arahan, bahwa APBD 2026 difokuskan untuk ketahanan pangan, infrastruktur dan pengentasan kemiskinan," pungkasnya.