DPRD Lebak Protes, Minta Pemerintah Pusat Batalkan Pemangkasan TKD Kabupaten Lebak

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Misbahudin 

TRIBUNBANTEN.COM, LEBAK - Ketua DPRD Kabupaten Lebak, Juwita Wulandari berharap anggaran transfer ke daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat dibatalkan. 

Hal itu ia sampaikan, menanggapi terkait rencana Pemerintah Pusat mangkas TKD Lebak sebesar Rp118 miliar pada RAPBN 2026. 

Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan, bahwa masih banyak persoalan di Kabupaten Lebak harus dibenahi. 

"Harapannya pusat membatalkan pengurangan TKD untuk Lebak. Karena masih banyak yang harus dibangun dan dibenahi, dengan biaya yang sangat besar," ujarnya, Jumat (10/10/2025). 

Baca juga: Dampak Pemerintah Pusat Pangkas TKD Pemkab Lebak Senilai Rp118 Miliar, Berpotensi Menyulitkan Daerah

Juwita menilai, ketika TKD dipangkas justru akan berpotensi menghambat pembangunan daerah serta berdampak langsung terhadap masyarakat.

"Efisiensi dan rasionalisasi belanja hendaknya tidak dilakukan, lantaran masih banyak kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat," katanya.  

"Dan itu mengurangi makna APBD yang berpihak kepada kepentingan rakyat," sambungnya.

Menurut Juwita, optimalisasi sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penetapan program prioritas, menjadi langkah penting agar daerah tetap melanjutkan pembangunan menuju kemandirian fiskal.

"Program skala prioritas dan peningkatan PAD adalah solusi, supaya daerah tetap bisa membangun dan mandiri," pungkasnya. 

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Pusat tengah melakukan efisiensi serta restrukturisasi anggaran nasional, guna memperkuat ketahanan fiskal dan memastikan alokasi belanja lebih tepat sasaran.