Koperasi Desa Merah Putih

Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih di Lebak Terkendala Lahan, Pemkab Bakal Minta ke Perhutani 

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak, berencana akan meminta lahan kepada  Perum Perhutani. 

Penulis: Misbahudin | Editor: Ahmad Tajudin
TribunBanten.com/Misbahudin
KOPERASI DESA - Asisten Daerah (Asda) II Kabupaten Lebak, Rahmat, saat masih menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian (Dinstan) Kabupaten Lebak, ditemui di Gedung DPRD Kabupaten Lebak, Banten, Sabtu (15/2/2025). 

TRIBUNBANTEN.COM, LEBAK - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak, berencana akan meminta lahan kepada  Perum Perhutani untuk menunjang pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) bagi desa yang tidak memiliki lahan. 

Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) adalah lembaga ekonomi beranggotakan masyarakat desa, sebagai instrumen ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan berlandaskan asas kekeluargaan, gotong royong, dan kemandirian.

Keberadaan KDMP di desa tidak hanya berfungsi sebagai lembaga usaha, tetapi juga sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi sosial masyarakat desa secara berkelanjutan.

Asisten Daerah (Asda) II Kabupaten Lebak, Rahmat, mengatakanpihaknya akan meminta lahan kepada Perhutani seluas 23 ribu meter untuk 23 titik. 

"Lahan yang kami mintakan ke Perhutani 23 titik, dengan luasan 23 ribuan meter. Karena kebutuhan per titik nya, seribu meter ya," katanya, di Kabupaten Lebak, Banten, Kamis (26/2/2026). 

Baca juga: Polres Pandeglang Buka Suara Usai Pos Polisi Viral Ganggu Pejalan Kaki hingga Berujung Pembongkaran

Lahan yang digunakan untuk pembangunan KDMP dari Perhutani tercatat sebagai aset Pemkab Lebak, bukan tercatat aset desa. 

Sebab, status lahan bukan pinjam pakai, melainkan dilepas ke Pemkab Lebak

"Iya karena statusnya bukan pinjam pakai, tapi dilepas ke kami. Jadi aset pemkab untuk digunakan pembangunan gerai koperasi di desa-desa tersebut," ujarnya.

Ia menyebut, pembangunan gedung KDMP per awal Februari 2026 baru 13 titik dari progres 60 sampai 100 persen.

"Tiga belas titik itu berdiri di tanah milik aset desa. Tapi secara total, sementara ini pembangunan sudah dilakukan di 162 titik," pungkasnya. 

Sumber: Tribun Banten
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved