Tingkatkan Kesiapsiagaan, Gapasdap Latih Crew Kapal soal Penanganan Kondisi Darurat di Atas Kapal

TRIBUNBANTEN.COM - Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan (Gapasdap) menggelar pelatihan penanganan kondisi darurat dan muatan berbahaya di atas kapal, khusus untuk para crew kapal lintas penyebrangan Pelabuhan Merak-Bakauheni, pada Rabu (8/10/2025).

Pelatihan ini digelar dalam rangka menyikapi beberapa kejadian kecelakaan kapal yang salah satu penyebabnya dikarenakan tidak adanya sinkronisasi terhadap beratnya muatan kapal, terhadap perhitungan stabilitas kapal dan penempatan muatan kapal berupa barang berbahaya serta meningkatnya penggunaan kendaraan listrik.

Ketua Umum Gapasdap, Khoiri Soetomo mengungkapkan bahwa meski pihaknya sudah menyediakan kapal yang sesuai dengan standar dan regulasi, baik secara internasional ataupun domestik.

Baca juga: Sandang Predikat Prima Utama 6 Kali Berturut-turut, 10 Kapal Milik DLU Terima Penghargaan Kemenhub

Namun pada praktiknya, masih banyak ditemukan kendaraan atau pengguna jasa yang membawa muatan yang over dimension over load (ODOL), termasuk maraknya lalu lintas pengangkutan electric vehicle (EV) atau kendaraan listrik yang membakar kapal.

"Kita tidak bisa berpangku tangan menunggu pemerintah bergerak, kan tidak mungkin. Maka Gapasdap berinisiatif mengadakan pelatihan di dalam penanggulangan muatan-muatan berbahaya, mulai dari muatan odol, hingga muatan yang diatur IMDG atau international maritime dangerous goods," ujarnya kepada awak media, Kota Cilegon, Rabu (8/10/2025).

Khoiri Soetomo menyebut, dalam pelatihan ini pihaknya telah menggandeng Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) dan PT Jasaraharja Putera untuk memberikan pemahaman kepada para awak kapal.

Melalui pelatihan ini, Khoiri berharap bisa berlanjut di sejumlah daerah lainnya. Sebab menurutnya, pelatihan seperti ini penting untuk keselamatan dan memperkecil risiko kecelakaan kapal.

"Mudah-mudahan apa yang dilakukan Gapasdap ini bisa mengetuk hati para pengambil kebijakan di pusat bahwa banyak regulasi yang tidak down to earth. Banyak regulasi yang sebenarnya itu tidak memungkinkan dijalankan. Tetapi ini terus berjalan," ungkapnya.

Adapun terkait adanya peningkatan soal penyebrangan terhadap kendaraan listrik melalui jalur penyebrangan laut, diakui Khoiri, hingga saat ini belum ada prosedur tetap (Protap) khusus kendaraan listrik.

Namun pihaknya telah mengusulkan kepada Kementerian Perhubungan agar mengeluarkan panduan khusus penanganan pada kendaraan listrik untuk mitigasi jika terjadi bahaya gangguang kelistrikan di atas kapal.

"Ini memang untuk protap, secara khusus yang betul-betul mengikat memang ini belum ada. Tapi Gapasdap menggandeng KNKT, BKI dan seluruh stakeholder melakukan pelatihan," kata Khoiri.

"Kami sudah mengusulkan juga kepada kementerian perhubungan melalui Direktorat Jendral Perhubungan Laut maupun Darat untuk sementara waktu juga BKI sudah ada semacam panduan untuk penanganan kendaraan listrik yang paling mudah mobil listrik relatif lebih tinggi standarnya, dan lebih aman," pungkasnya.