Breaking News:

Ketua RT Dicaci-Maki Warga Soal Duit Corona Rp600 Ribu, Begini Respons Bupati Tangerang

Bupati Tangerang bilang, "Kalau ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan kriteria calon penerima, nanti dicoret."

Screeshot video
Video ketua RT mengaku dicaci-maki warga di Kabupaten Tangerang karena pengajuan data warga miskin terdampak Covid-19 ditolak pemerintah setempat. 

Oleh: Martin Ronaldo

TRIBUNBANTEN.COM - Video seorang ketua RT mengadukan nasibnya dicaci maki dan dituduh korupsi oleh warga gara-gara dana bantuan terdampak Covid-19 atau virus corona Rp600 ribu, viral dan meramaikan media sosial.

Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar, telah melihat vidoe tersebut. Lalu, apa tanggapannya?

Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar memberikan penjelasan dan imbauan terkait permasalahan yang diterima ketua RT tersebut maupun ketua RT/RW lainnya.

Melalui sambungan telepon, Minggu (18/4/2020), Zaki mengimbau seluruh RT dan RW di lingkungan Kabupaten Tangerang bersikap jujur dalam pendataan warga miskin penerima bantuan Rp600 ribu terdampak virus corona atau Covid-19.

Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar
Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar (Martin Ronaldo/Tribunners)

Zaki mengatakan, Kabupaten Tangerang bersama Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menjadi bagian penerima program Jaring Pengaman Sosial (JPS) sebesar Rp600 ribu untuk warga miskin terdampak Covid-19, dari pemeritah pusat.

Ini Instruksi Gubernur Banten Wahidin Halim kepada Seluruh Bupati Lawan Corona

 

 

Ia menjelaskan, dalam program JPS warga miskin terdampak Covid-19, Pemkab Tangerang hanya menyiapkan estimasi anggaran Rp160 miliar, dengan jatah pembagian Rp600 setiap Kepala Keluarga (KK) per bulan selama tiga bulan.

Dengan begitu, kuota penerima bantuan JPS di Kabupaten Tangerang hanya sebanyak 83.333 KK dan dalam satu RT penerima bantuan dibatasi hanya 20 KK.

Zaki menegaskan, Pemkab Tangerang telah mensosialisasika mekanisme dan sejumlah kriteria khusus bagi warga miskin yang berhak dan diprioritaskan menerima bantuan tersebut.

Setidaknya ada delapan kriteria tersebut, di antaranya adalah warga yang tidak termasuk dalam Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Pangan (BSP) dan bantuan sosial lainnya dari pemerintah.

Halaman
1234
Penulis: Abdul Qodir
Editor: Abdul Qodir
Sumber: Tribun Banten
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved