Isu Ketimpangan Ekonomi dan Sosial Harus Jadi Perhatian Bagi Perusahaan

TRIBUNBANTEN.COM, JAKARTA - Pemerhati Keberlanjutan Perusahaan, Jalal, mengatakan ketimpangan ekonomi dan sosial sudah lama menjadi perhatian banyak pihak. 

Namun, kata dia, pertimbangan memihak pada pengurangan ketimpangan tidak hanya terkait kepentingan pertumbuhan ekonomi melainkan pertimbangan kemanusiaan, keadilan sosial, dan keadilan lingkungan. 

"Dalam hal ini, apa yang dinyatakan di dalam SDG10, reduced inequality within and among countries, sebagai bagian dari Sustainable Development Goals (SDGs) sangatlah penting untuk ditelisik lebih dalam," kata dia, dalam keterangannya, Selasa (6/10/2020).

• Pemerintah Buat Kebijakan Masker SNI, Berpotensi Matikan UMKM, Pengusaha Khawatir Kelanjutan Usaha

• BLT UMKM Rp 2,4 Juta Diperpanjang hingga 2021, Ini Cara dan Syarat untuk Mendapatkannya

Dia menjelaskan, perusahaan pertambangan, di antara perusahaan-perusahaan dari sektor ekonomi lain mungkin adalah yang paling memahami betapa pentingnya upaya untuk memastikan bahwa ketimpangan ekonomi dan sosial bisa diatasi. 

Oleh karena itu, walaupun sesungguhnya ketimpangan ekonomi utamanya adalah tanggung jawab pemerintah lewat kebijakan-kebijakan publik terkait redistribusi kekayaan.

"Namun perusahaan tambang di manapun pasti memiliki perhatian atas isu ini," kata dia.

International Council on Mining and Metals (ICMM) mengidentifikasi tiga hal penting yang seharusnya diketahui oleh perusahaan tambang yang beroperasi di manapun. 

Pertama, tingkat ketimpangan di lokasi perusahaan itu hendak beroperasi beserta faktos-faktor penyebab utamanya. 

Kedua, kebijakan dan inisiatif yang sudah ada dalam pengurangan ketimpangan, serta bagaimana perusahaan bisa berkontribusi di dalamnya. 

Terakhir, kemungkinan operasi pertambangan bisa memperparah ketimpangan serta upaya yang perlu diambil untuk memitigasinya. 

• Peran UMKM untuk Bantu Pertumbuhan Ekonomi Banten yang Minus Akibat Pandemi Covid-19

• Kuartal Ketiga, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Diprediksi Positif, Subsidi UMKM Perlu Direalisasikan

Di Indonesia, hal-hal itu sudah banyak dilakukan oleh perusahaan tambang, walau mungkin tidak selengkap apa yang menjadi ekspektasi ICMM, seperti Freeport, yang di Indonesia menjadi PT Freeport Indonesia (PTFI). 

Walaupun kini majoritas sahamnya telah dimiliki oleh Pemerintah Indonesia melalui MIND ID, BUMN holding pertambangan, namun kebijakan dan praktiknya terus dipandu oleh ekspektasi ICMM tersebut.

Dalam laporan PTFI yang telah diverifikasi oleh pihak ketiga dan dapat diakses oleh publik, dapat dilihat kesesuaian antara petunjuk ICMM tentang mitigasi dampak negatif dan penguatan dampak positif untuk pencapaian SDG10 di tingkat lokal. 

Beberapa yang paling menarik adalah yang terkait dengan ketenagakerjaan dan pendidikan.

Studi yang dilakukan oleh LPEM UI di tahun 2019 menyebutkan bahwa PTFI telah menciptakan 230.000 kesempatan kerja tidak langsung, 122.000 di Papua dan 108.000 di luar Papua. 

• Pemerintah Kota Tangerang Bakal Beri Bantuan Modal Usaha Rp 500 Ribu, Apa Syaratnya?

• Dear Perusahaan di Banten, Menaker Minta HRD Bantu Pekerja Cairkan Subsidi Gaji Rp 2,4 juta