Tak Ada Massa di Demo 'Jokowi End Game', Polisi: Banyak Hoax, Kita Cari Penyebarnya

"Pada prinsipnya pemerintah terbuka dan merespons segala aspirasi masyarakat," kata Mahfud.

Ia pun mengingatkan bahwa demo yang tidak mematuhi protokol kesehatan (prokes) berarti melanggar hukum.

"Pemerintah ingin menegaskan bahwa aksi demonstrasi secara fisik yang tidak sesuai dengan prokes membahayakan keselamatan masyarakat serta melanggar hukum," kata Mahfud.

Menurut dia kesehatan masyarakat yang utama. Maka itu aksi tersebut dapat diberikan sanksi hukum.

Baca juga: Peternak Unggas Tercekik Kebijakan PPKM, Akhirnya Gugat Jokowi dan Menterinya Ganti Rugi Rp 5,4 T

Baca juga: Presiden Jokowi: PPKM Darurat Bakal Dilonggarkan Jika Kasus Positif Covid-19 Turun Sampai 26 Juli

"Pemerintah akan lakukan tindakan tegas demi prinsip yang mempersatukan kita ingin selamatkan masyarakat yang banyak. Oleh sebab itu mohon dukungannya penegakan hukum itu jadi kunci," kata Mahfud.

Mahfud meminta masyarakat tidak terpancing dengan isu-isu demo yang berkembang di media sosial.

Ia memastikan pemerintah akan terus berusaha melakukan yang terbaik untuk masyarakat melewati pandemi.

"Kemudian kepada seluruh masyarakat diharapkan tetap tenang dan jaga ketertiban keamanan di wilayah masing-masing. Kami terus akan kerja sama dengan tokoh masyarakat, agama, untuk bangun kebersamaan dalam rangka hadapi Covid tanpa kotak-kotak politik," kata Mahfud.

Pemerintah kata dia, tidak bisa menghadapi Covid-19 sendirian. Dukungan masyarakat diperlukan.

"Covid itu adalah politik yang dihadapi dalam kesatuan politik. Kalau dianggap itu musuh seperti politik gitu. Ya semua kekuatan di dalam negeri bersatu beda partai, aliran, agama, suku, bersatu hadapi Covid karena Covid bahayakan kita bersama," kata Mahfud.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Aksi Demo 'Jokowi End Game' Tak Terbukti, Polisi Buru Penyebar Hoax