DPR Dukung PLN Dapat Suntikan PMN Rp 10 Triliun, Dirut: Sediakan Listrik di Daerah Terpencil

TRIBUNBANTEN.COM - Komisi VI DPR RI mendukung PLN mendapatkan suntikan Rp 10 triliun pada 2023.

Dana penyertaan modal negara (PMN) itu akan digunakan untuk rasio elektrifikasi nasional mencapai 100 persen.

Selain itu, juga untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik bagi masyarakat.

Menurut Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, upaya membuat akses listrik yang merata bagi seluruh masyarakat perlu terus dilakukan.

Dia pun mengapresiasi dukungan Komisi VI DPR RI atas PMN tersebut.

Baca juga: Penyesuaian Tarif Listrik Hanya untuk Rumah Tangga Mampu atau 2,5 Persen dari Total Pelanggan PLN

Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (15/6/2022), Darmawan mengatakan PMN akan direalisasikan untuk mewujudkan keadilan di sektor energi bagi seluruh rakyat.

"Dengan menyediakan kelistrikan di daerah-daerah tertinggal, terluar, terdepan (3T)," ujarnya dalam rapat dengar pendapat yang dipimpin M Sarmudji, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Pengajuan PMN Rp 10 triliun akan dialokasikan sebanyak Rp 2 triliun untuk mengoptimalkan pasokan listrik di Jawa Madura Bali dengan pembangunan infrastruktur.

Sebanyak Rp 4,5 triliun akan dialokasikan PLN untuk membangun transmisi yang menghubungkan PLTA ke daerah terpencil di wilayah Kalimantan.

PLN juga menganggarkan Rp 3,5 triliun untuk membangun pembangkit energi baru terbarukan (EBT) berbasis PLTM, PLTA dan PLTMG dan transmisi yang menghubungkan kelistrikan di wilayah terpencil.

Menurut Darmawan, saat ini infrastruktur ketenagalistrikan yang digunakan untuk melayani daerah-daerah 3T membutuhkan biaya investasi per pelanggan yang sangat tinggi.

Investasi yang dibutuhkan mencapai Rp 25 juta-Rp 45 juta per pelanggan.

Darmawan menilai ini membuat pengembangan infrastruktur kelistrikan menjadi tidak feasible.

Namun, dia memastikan PLN akan tetap melaksanakan pembangunan kelistrikan mengacu kepada sila ke-5 Pancasila.

Baca juga: 720.000 Ton Limbah Batu Bara Disulap PLN Jadi Batako hingga Pupuk, Diapresiasi Kementerian ESDM

Untuk itu, kehadiran PMN ini hadir sebagai pengejawantahan keadilan.

"PLN membangun infrastruktur energi di seantero nusantara, terutama daerah tertinggal, terpencil dan merupakan pengejawantahan kedaulatan RI di perbatasan antar negara," ucap Darmawan.

Adapun kucuran PMN sejak 2020 sudah diserap PLN sebesar Rp 4,7 triliun hingga triwulan pertama tahun ini.

Realisasi ini mencapai 95 persen dari total dana PMN yang telah diterima PLN.

Realisasi PMN tahun 2021 hingga triwulan pertama tahun ini sudah terserap Rp 4 triliun atau 80 persen dari total dana PMN yang sudah diterima.

Baca juga: Dukung Tingkatkan Nilai Produk Tambang, PLN Siap Listriki 6 Smelter di Sulawesi Sebesar 3.168 MVA

"Dalam rangka meningkatkan rasio elektrifikasi dan mempercepat transisi energi dengan menyasar pengembangan Pembangkit Listrik yang bersumber dari sumber daya alam setempat dan pengembangan jaringan transmisi untuk perluasan pelayanan listrik desa," ujar Darmawan.

Realisasi Rasio Elektrifikasi

Dalam peningkatan rasio elektrifikasi dan pencapaian energi berkeadilan untuk seluruh masyarakat Indonesia, hingga tahun ini PLN sudah melakukan aksi korporasi sebesar Rp 196,8 miliar.

Angka itu untuk mendukung terciptanya rasio elektrifikasi 100 persen.

Saat ini PLN mencatat realisasi rasio elektrifikasi sudah mencapai 99,5 persen.

Untuk bisa mencapai 100 persen, masih membutuhkan tambahan biaya sebesar Rp 17,96 triliun dengan rincian untuk wilayah Jawa Madura Bali sebesar Rp 2,03 triliun.

Sumatera dan Kalimantan membutuhkan Rp 9,93 triliun, Wilayah Sulawesi Maluku Nusa Tenggara dan Papua membutuhkan Rp 6 triliun.

PLN berharap hadirnya listrik pada daerah-daerah tersebut, akan tercipta multiplier effect melalui peningkatkan penyerapan tenaga kerja, peningkatan pembayaran pajak dan peningkatan ekonomi sektor riil.

"Sehingga dapat menjadi daya dorong pertumbuhan perekonomian daerah setempat,” katanya.