Breaking News:

Tiga Kali Mangkir Panggilan, KPK Buka Peluang Jemput Paksa Gubernur Papua Lukas Enembe

KPK akan menjemput paksa Gubernur Papua Lukas Enembe apabila tidak hadir pada pemanggilan ketiga.

Penulis: Ahmad Tajudin | Editor: Glery Lazuardi
Tribunnews/Herudin
Gedung KPK. KPK akan menjemput paksa Gubernur Papua Lukas Enembe apabila tidak hadir pada pemanggilan ketiga. 

Laporan Wartawan TribunBanten.com Ahmad Tajudin

TRIBUNBANTEN.COM, KOTA SERANG - KPK akan menjemput paksa Gubernur Papua Lukas Enembe apabila tidak hadir pada pemanggilan ketiga.

"Kesatu tidak hadir, panggil kedua, kedua tidak hadir, ketiga, dan memberi wewenang kepada KPK untuk kemudian dengan perintah membawa paksa," ujar Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron kepada awak media saat ditemui di Alun-alun Kota Serang, Jumat (30/9/2022).

Baca juga: Gubernur Papua Lukas Enembe Dicekal, KPK Sebut Dapat Berobat ke Luar Negeri, Ini Syaratnya

Menurut dia, berdasarkan prosedur KPK, apapun yang dimandatkan kepada KPK maka prosedur itu akan dilakukan. Meskipun sudah dua kali mangkir dari panggilan untuk dilakukan pemeriksaan.

Disampaikan Ghufron, sejauh ini pihaknya telah berkomunikasi baik dengan pihak yang bersangkutan.

Bahkan penyidik juga sudah komunikasi langsung melalui kuasa hukumnya dengan berbicara langsung bersama Lukas Enembe.

"Intinya beliau masih minta waktu, karena merasa syok, stres dengan penetapan tersangka," katanya.

Berdasarkan komunikasi terakhir pihak Penyidik KPK dengan Lukas Enembe dilakukan sekitar hari Selasa, 27 September 2022.

Diakui Ghufron, pihak KPK telah melakukan komunikasi pendekatan terhadap Lukas Enembe.

"Karena bagaimana pun kami sampaikan bahwa pak Lukas merupakan bagian atau salah satu pejabat negara karena gubernur," katanya.

"Oleh karena itu kami berharap yang bersangkutan bisa menunjukkan tauladan sebagai pejabat untuk taat hukum," sambungnya.

Baca juga: Ucapan Monohok Mantan Panglima OPM ke Lukas Enembe: Jika Tidak Bersalah, Kenapa Takut diperiksa KPK?

Ghufron juga menyampaikan bahwa terhadap pihak yang bersangkutan.

KPK telah menyampaikan dalam melaksanan proses pemeriksaan kasus dugaan korupsi tersebut.

Tim Penyidik dari KPK tetap menggunakan asas praduga tak bersalah dan tetap akan menghormati hak asasi yang bersangkutan.

Halaman
12
Sumber: Tribun Banten
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved