Dirut Perum Bulog Budi Waseso Duga Kenaikan Harga Beras di Pasar Ulah Mafia

TRIBUNBANTEN.COM - Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso (Buwas) mengaku heran harga beras di pasar masih mahal, meski telah dilakukan berbagai cara, seperti operasi pasar di seluruh daerah.

Ia pun menduga kenaikan harga beras pada saat ini disebabkan oleh mafia.

"Sekarang kita punya beras itu untuk kepentingan intervensi pasar dan masyarakat dapat harga murah serta kebutuhan tercukupi. Kita sudah lakukan (operasi pasar), tapi saya tidak tahu begitu banyak yang kita lepas tapi harganya masih tinggi," ucap pria yang akrab disapa Buwas di Kantor Perum Bulog Jakarta, Jumat (20/1/2023).

Baca juga: Jelang Perayaan Imlek 2023, Bulog Tangerang Lakukan Stabilisasi Harga Beras

"Sebenarnya saya tau, dan tidak bodoh-bodoh amat, kalau tanda kutip ada mafia, ya memang ada," sambungnya.

Untuk itu, Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri ini meminta Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri untuk segera membongkar polemik beras di dalam negeri.

"Sebagai Direktur Utama Bulog, masa lalu (Kabareskrim) sudah berlalu. Hari ini tidak ada pangkat, kewenangan saya sudah tidak ada lagi, khususnya penegakan hukum," ucap Buwas.

"Maka dari itulah saya akan menyerahkan ini kepada yang berwenang, bukan untuk dibuka-buka. Yang berhak membuka itu yang sesuai dengan kewenangan, dan bidangnya," sambungnya.

Pedagang Ditekan

Dalam melakukan operasi pasar, Bulog menyebut setiap pedagang beras berhak mendapatkan beras dengan harga murah. Dimana Bulog melepas beras untuk operasi pasar dengan harga Rp 8.300 per kilogram (kg).

Maka, seharusnya dengan harga Rp 8.300, Buwas menyatakan sampai ke konsumen maksimal sesuai harga eceran tertinggi (HET) yakni Rp 9.450 per kg.

Namun, Buwas mengatakan dari informasi yang ia dapatkan para pedagang justru mendapatkan beras dengan harga mahal. Maka pada akhirnya pedagang menjual dengan harga yang mahal pula.

"Bagaimana dia mau jual murah, karena dia belinya juga mahal. Oleh sebab itu saya tidak mau lagi sekarang, makanya saya undang pedagang sebanyak-banyaknya. Siapa yang mau beli saya buka, tidak koordinator-koordinatoran. Tidak ada mafia. Ngapain ngumpulin pedagang diintimidasi, jangan dipikir saya tidak tahu," katanya blak-blakan.

Baca juga: Impor Beras Jelang Panen Raya, Petani di Cilacap Ngamuk Minta KPK Turun Tangan Selidiki Mafia Beras

Ia mengaku memiliki rekaman atas tindakan oknum yang melakukan hal tersebut. Bahkan siapa saja oknum yang melakukan intimidasi pada pedagang, ia juga telah mengetahui.

"Model apa preman-preman gini, masalah beras, urusan perut masyarakat dipakai mainan. Jangan merasa hebat ancam-ancaman. Berani ngancam negara lagi, model mana?," tegasnya.

Impor Beras

Pada akhir tahun kemarin, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah membuka pintu impor beras sebanyak 500 ribu ton untuk memenuhi kebutuhan cadangan beras pemerintah (CBP).

Beras tersebut didatangkan secara bertahap hingga Februari 2023 dan berhenti jelang panen raya.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, impor beras sebanyak 500 ribu ton. Kata Zulhas, kebijakan impor beras dilakukan setelah pihaknya melakukan rapat terbatas (Ratas) dengan pemerintah.

Kepala Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan, beras impor yang dipesan pemerintah itu, bakal mendarat di Indonesia sebelum memasuki panen raya.

Baca juga: Jelang Nataru 2023, Bulog Sub Divre Serang Pastikan Pasokan Beras Aman hingga Memasuki Masa Panen

"Beras impor yang 300.000 akan datang segera. Kesempatan kita sampai Februari ini, setelah itu kita semua panen raya, tidak ada alternatif untuk impor lagi," kata Arief.

Sebab kata dia, menjelang panen raya sudah tidak diberlakukan lagi impor beras untuk pemenuhan cadangan dalam negeri.

"Kita akan stop, jadi 500.000 ton beras hanya bridging sampai panen raya. Panen raya nanti, kalau menurut BPS akan ada Februari akhir," tuturnya.

Jadikan Cadangan

Pengamat sekaligus Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa, meminta pemerintah untuk menyimpan beras impor yang direncanakan datang pada Februari 2023 mendatang.

Menurut dia, 300 juta ton beras impor sebaiknya digunakan sebagai cadangan beras pemerintah (CBP) di tahun 2023 ini. Terlebih, untuk menstabilkan harga bagi para petani.

"Saya kira bulan depan sudahlah stop. Semua beras impor masuk saja gudang Bulog. Simpanan untuk menghadapi tahun 2023, jangan ada yang dikeluarkan. Biar petani menikmati harga yang baik," kata Dwi Andreas.

Selain itu, Andreas mengatakan, rencana Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang akan membanjiri Pasar Induk Beras di Cipinang berpotensi menstabilkan harga beras khususnya di wilayah Jabodetabek.

"Sebenarnya pengaruhnya sangat kecil, karena itu jauh dibanding total konsumsi nasional. Kalau total konsumsi nasional 2,5 juta ton per bulan. Sehingga menggelontorkan dengan angka 30 ribu ton beras, barangkali berpengaruh di daerah Jabodetabek atau di Jakarta," tutur dia.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com