Ratusan Pejabat Pemprov Banten Dirotasi, Ombudsman RI Dalami Potensi Mal Administrasi

Momentum penempatan atau pengangkatan pejabat sudah selayaknya menghindari jauh-jauh pertimbangan like or dislike, nepotisme, kepentingan politik sempit, atau bahkan jual beli jabatan.

Sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik yang bertugas untuk melakukan upaya-upaya pencegahan maladministrasi.

Serta memperhatikan permasalahan yang berkembang di publik, dengan IAPS.

"Ombudsman akan melakukan pengumpulan data dan bahan keterangan kepada pihak-pihak terkait" katanya.

Selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisis.

Disampaikan Fadli, Ombudsman akan menyampaikan saran ataupun pemberian tindakan korektif apabila betul ditemukan terjadi maladministrasi.

Di sisi lain, lanjut Fadli, dengan adanya pemeriksaan dan hasilnya nanti dapat menjadi legitimasi jika pelaksanaan hal di atas sudah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

"Ini sesuai dengan prinsip imparsialitas atau ketidak-berpihakan Ombudsman di seluruh dunia dalam menjalankan tugas dan kewenangannya," tandasnya.