Komisi I DPRD Banten Dukung Ombudsman Investigasi Dugaan Mal Administrasi di Rotasi Ratusan Pejabat

Laporan Wartawan TribunBanten.com Ahmad Tajudin

TRIBUNBANTEN.COM, KOTA SERANG - Komisi I DPRD Banten mendukung Ombudsman menginvestigasi dugaan potensi mal administrasi pada pelantikan ratusan pejabat Pemprov Banten.

"Kami memandangnya positif, artinya ini lembaga yang mengingatkan lembaga lain dari sisi administrasi yah harus dipandang positif," kata Ketua Komisi I DPRD Provinsi Banten, Jazuli Abdillah saat ditemui di kantor Ombudsman RI Perwakilan Banten, Kamis (11/5/2023).

Baca juga: Pemprov Banten Bongkar Ratusan Pejabat, Ombudsman: 27 Persen Latar Belakang Pegawai tak Linier

Pemprov Banten di bawah komando PJ Gubernur Al Muktabar melantik dan mengukuhkan 478 pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemprov Banten.

Ombudsman menduga adanya dugaan potensi maladministrasi pada pelantikan dan pengukuhan ratusan pejabat administrator dan pengawas tersebut.

Menurut Jazuli, langkah Ombudsman menginvestigasi proses pelantikan dan pengukuhan ratusan pejabat itu jangan dipahami menggunakan sudut pandang negatif.

Sebab apa yang dilakukan Ombudsman, kata dia, tidak menyalahkan lembaga dan sifatnya sebuah temuan sementara.

Bahkan Jazuli mengapresiasi Pj Gubernur Banten Al Muktabar yang tanggap akan persoalan tersebut dengan datang langsung menemui pihak Ombudsman.

"Artinya ini positif selama ini obyektif, artinya ombudsman on the track menyangkut kewenangan lembaga lain," ungkapnya.

Selian itu, kata dia, dilihat dari sisi positif lain apa yang dilakukan Ombudsman ini.

Menurutnya, hal itu bisa menjadi bahan untuk mengingatkan lembaga pemerintahan untuk selalu teliti.

"Dalam mengeluarkan kebijakan publik itu harus lebih teliti, hati-hati bahwa kita ini dikontrol oleh banyak pihak, termasuk ombudsman dan media," tukasnya.

Meski pihaknya belum mengetahui data terkait ratusan pejabat yang dilantik beberapa hari yang lalu.

Namun dirinya mengaku telah mengingatkan pihak Pemprov Banten sebelum melakukan pelantikan.

"Yang jelas dari awal saya mengingatkan pemprov melalui pak pj gubernur ini meski konsolidasi di internal, mesti kokoh, mesti kuat," katanya.

"Kuat dalam artian mendorong staf administrasinya terutama dalam kepegawaian misalnya BKD, inspektorat, tim penilai kinerja," sambungnya.

Baca juga: Ratusan Pejabat Pemprov Banten Dirotasi, Ombudsman RI Dalami Potensi Mal Administrasi

Jazuli mengaku telah mengingatkan Al Muktabar agar lebih solid, argumentatif, punya banyak referensi dan lebih obyektif.

"Jangan subyektif, jangan emosional jangan deskriminatif dan memenuhi rasa keadilan pegawai," tukasnya.

Dikarenakan saat ini masa klarifikasi terkait pelantikan tersebut, kata dia, tentu wajar pemprov Banten harus mengklarifikasinya.

Jazuli menilai, apa yang dilakukan Ombudsman tersebut juga termasuk menguntungkan Al Muktabar.

"Artinya itu postif, mungkin saja dari ratusan orang dia ngga tau kalau ada yang demosi, ternyata ada yang pangkatnya ngga cukup, ternyata ada yang tidak linier, mungkin saja. Jadi kalau ada yang mengingatkan siapapun itu apalagi lembaga yang kredibel ombudsman itu energi positif," kata dia.

Dia menambahkan DPRD Banten akan terus bekerjasama dengan Ombudsman.

"Selama itu obyektif, rasional berdasarkan basis data yang clear," ungkapnya.