Terungkap Alasan Bawaslu RI Usulkan Pilkada 2024 Ditunda, Ini 3 Aspek Potensi Permasalahan

Bagja merasakan pengalaman pemilu dan pemilihan lalu masih banyak menimbulkan berbagai masalah.

"Seperti kesulitan pemilih dalam menggunakan hak pilih, ancaman dan gangguan terhadap kebebasan pemilih, dan penyebaran berita hoaks dan 'hate speech'," ujarnya.

Bagja mengaku dalam mengidentifikasi permasalahan, Bawaslu pun melakukan upaya pencegahan melalui berbagai bentuk dan jenis strategi yang membutuhkan kerja sama lintas instansi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat luas.

"Kami melakukan identifikasi kerawanan seperti membuat indeks kerawanan pemilu (IKP), melakukan program pendidikan politik dan memperluas pengawasan partisipatif," katanya.

Baca juga: Gerindra Banten Fokus Menangkan Pemilu 2024, Andra Soni: di Internal Belum Ada Pembahasan Pilkada

Namun, Bagja merasa potensi permasalahan terbesar dan paling banyak biasanya dalam gelaran pemilihan atau pilkada.

Pemilihan 2024 menurutnya pun sangat rawan dengan berbagai permasalahan, mulai dari pelaksanannya yang mengalami irisan tahapan dengan Pemilu 2024 hingga kesiapan menjaga keamanan dan ketertiban.

Istana Angka Suara

Mengutip Kompas.com, Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Juri Ardiantoro mengatakan pemerintah tetap merujuk kepada aturan yang menetapkan pelaksanaan Pilkada 2024, digelar pada November 2024.

Baca juga: Tiga Parpol Sudah Munculkan Nama Sebagai Calon Bupati Pandeglang di Pilkada 2024, Ini Daftarnya

Dia menanggapi usulan Bawaslu tentang penundaan Pilkada Serentak 2024.

"Ya sebagai usulan boleh saja," ujar Juri saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (14/7/2023).

Menurut dia, pemerintah masih berpegang pada UU yang ada.

Juri pun menegaskan pemerintah tidak memiliki rencana untuk menunda pelaksanaan pilkada tahun depan.