PKS Beberkan 4 Jagoan di Pilkada Cilegon 2024, Siapa Saja?

TRIBUNBANTEN.COM - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membeberkan empat jagoan di Pilkada Kota Cilegon 2024.

Siapa saja?

Pilkada Kota Cilegon 2024 akan digelar pada 27 November mendatang.

Helldy Agustian, Wali Kota Cilegon, berpotensi kembali mencalonkan diri sebagai orang nomor 1 di Kota Baja.

Helldy Agustian baru menjabat selama satu periode.

Baca juga: Ini Nama-nama PJ Gubernur yang Disebut Hakim Konstitusi Tak Netral selama Pilpres: Ada Al Muktabar

Di periode pertama, Helldy Agustian didampingi Sanuji Pentamarta.

Sanuji Pentamarta merupakan sosok potensial yang akan diusung PKS di Pilkada Kota Cilegon 2024.

Selain Sanuji Pentamarta ada tiga nama lainnya, yaitu Nurrotul Uyun, Wakil Ketua DPRD Cilegon.

Ketua Fraksi DPRD PKS Cilegon, Abdul Ghoffar mengatakan sudah menjaring nama-nama yang akan diusung di Pilkada Kota Cilegon 2024.

"Hasil penjaringan kemarin bukan hanya pak Sanuji sama bu Uyun saja yang muncul, tetapi ada juga tokoh internal lain seperti ketua DPD pak Amal dan juga Shinta caleg provinsi yang terpilih kembali," ungkapnya  kepada TribunBanten com melalui sambungan telepon, Sabtu (20/4/2024).

PKS Kota Cilegon mulai membangun komunikasi lintas partai politik (Parpol) menjelang pelaksanaan pemilihan walikota dan wakil walikota Cilegon pada Pilkada 2024.

Ketua Fraksi DPRD PKS Cilegon, Abdul Ghoffar menyebut, pihaknya diperintahkan oleh DPP PKS dan DPW PKS PKS Banten untuk melakukan komunikasi itu kepada seluruh Parpol yang ada di Kota Cilegon.

"Sesuai arahan dari DPP dan DPW, kita diperintah untuk komunikasi dengan entitas politik dan saat ini kita sedang komunikasi, bukan hanya satu parpol tapi ke semua parpol," ujarnya.

Ghoffar mengatakan proses persiapan PKS dalam perhelatan Pilkada di Kota Cilegon, saat ini masih terus berjalan.

Menurutnya, dengan melihat perolehan PKS pada Pileg 2024 yang hanya mendapatkan 4 kursi di DPRD Cilegon.

Sehingga mengharuskan PKS untuk mencari partner untuk berkoalisi dengan entitas politik yang lain yang mendapatkan kursi di DPRD Cilegon.

"Karena secara administratif kita belum memenuhi syarat administratif untuk maju, sehingga kita perlu berkoalisi, makanya saat ini kita perlu komunikasi dengan semua kalangan," ungkapnya.

Diakui Ghoffar, secara proses komunikasi lintas parpol, secara struktural pihaknya telah menugaskan semua pihak secara internal.

Bahkan secara fraksi, yang mana dirinya saat ini masih aktif sebagai ketua fraksi di DPRD Cilegon.

Ghoffar mengaku telah berkomunikasi kepada seluruh fraksi parpol yang ada di DPRD.

"Selain itu, secara kepartaian atau secara struktural hasil pemilu 2024 kan ada juga yang tidak lolos ke dprd, yang namanya tokoh politik tentu ada pengaruh ke masyarakat, maka kita juga telah mengajak komunikasi," katanya.

Menurutnya, dalam membangun komunikasi untuk persiapan Pilkada bukan hanya kepada parpol yang lolos di DPRD Cilegon saja.

Akan tetapi, para parpol lain yang tidak memiliki kursi di DPRD juga perlu diajak komunikasi.

Baca juga: Jelang Pilkada 2024, PDIP Tangsel Buka Pendaftaran Calon Kepala Daerah

"Partai yang tidak dapat (kursi,-red) di DPRD kan banyak, ada partai ummat, partai buruh dan partai lainnya, tentu walaupun enggak ada perwakilan di dprd cilegon, saya yakin itu juga ada dukungan masyarakat," katanya.

"Jadi secara struktural insyaAllah ini juga kita akan komunikasi, karena sekecil apapun kekuatan akan kita bangun kolaborasi," ujarnya.

Saat ini proses tersebut masih berjalan di internal partai PKS Cilegon, yang nantinya usulan dari DPD tersebut disampaikan ke DPW dan DPP untuk proses penetapan.

Dalam proses menuju penetapan untuk Pilkada nanti, kata dia, usulan dari DPD PKS Cilegon yang disertai dengan pertimbangan-pertimbangan.

Nantinya akan diputuskan, apakah akan maju sebagai C1 (walikota) atau C2 (wakil walikota).

"Kemudian dengan siapa nanti kita bermitra koalisi yang paling sejalan dengan PKS dan tentu dukungan politik yang memadai," katanya.

Selanjutnya usulan dari DPD PKS Cilegon tersebut, lanjut Ghoffar, nantinya juga akan di-review oleh DPW PKS Banten sebelum disampaikan ke DPP.

"Setelah itu akan dikonsultasikan ke DPP sebagai bahan untuk menentukan dalam pilkada," tandasnya.