Bawaslu Gembleng Panwascam se-Kota Cilegon Soal Tatakelola Keuangan Pilkada 2024

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Ahmad Tajudin

TRIBUNBANTEN.COM, KOTA CILEGON - Bawaslu menggelar bimbingan teknis (bimtek), penguatan kapasitas para pengawas pemilu dan kesekretariatan se-Kota Cilegon.

Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Cilegon, Muhlis mengatakan, kegiatan bimtek itu dilaksanakan, dalam rangka mempersiapkan hubungan teknis administrasi, para pengawas Pilkada 2024 di tingkat kecamatan.

"Kita sudah bentuk badan adhocnya, mereka akan menjalankan kegiatan-kegiatan pengawasan," ujarnya saat ditemui di salah satu hotel di Kota Cilegon, Kamis (4/7/2024).

Baca juga: Seberapa Harta Andra Soni-Dimyati? Intip Kekayaan Cagub dan Cawagub Banten Diusung Gerindra-PKS

Muhlis menyebut dalam kegiatan itu, pihaknya telah mengundang para ketua Panwascam di masing-masing kecamatan.

Termasuk para kepala sekretarian kecamatan, bendahara dan staff-staff sekretariatannya.

Muhlis menuturkan, setiap Panwascam mempunyai anggaran operasional, yang akan digunakan selama pelaksanaan Pilkada 2024.

"Terkait operasional, tentu ada pertanggung jawabannya, sehingga dilakukannya bimtek ini, supaya mengetahui bagaimana tata kelola keuangannya," katanya.

Apalagi, dana yang digunakan untuk operasional kegiatan Pilkada ini, kata dia, merupakan dana hibah dari Pemerintah Kota Cilegon.

"Jadi penggunaannya harus ada pertanggungjawabannya,” ungkapnya.

Baca juga: 20 Dokumen C Hasil Caleg DPR RI Hilang, KPU Kota Serang Akan Buka Kotak Suara untuk Disandingkan

Muhlis juga menyampaikan bahwa visi Bawaslu, selain untuk mensukseskan pengawasan, juga sukses dalam hal administrasi dan sukses dalam pertanggungjawaban anggaran.

Kegiatan ini, kata Muhlis, lebih kepada mempersiapkan SDM di jajaran Bawaslu Kota Cilegon untuk sigap dalam tata kelola keuangan.

"Kita minta semua jajaran sekretariat, untuk membangun kerjasama yang baik di lingkungan panwas masing-masing," katanya.

"Tetap melakukan kerjasama atau team work, sukses bersama, diiringi dengan adanya operasional yang dipergunakan," sambungnya.

Muhlis juga mengingatkan bahwa Panwascam akan mempertanggungjawabkan terkait penggunaan anggarannya di masing-masing kecamatan.

Apabila dana operasional tersebut digunakan untuk kegiatan selama Pilkada, baik itu untuk perjalanan dinas atau membeli alat tulis kantor (ATK).

“Uang-uang itu harus dipertanggungjawabkan dengan LPJ yang baik, makanya kegiatan ini juga temanya yaitu mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan handal,” tandasnya.