Profil PT PMSP, Perusahaan di Banten yang Tunggak Gaji Buruh hingga Rp 6,2 M

Hanya saja, lanjut Erik, tidak semua poin-poin perjanjian yang telah disepakati itu terpenuhi.

"Salah satunya gaji karyawan terutama perwira, itu kan gajinya di atas UMK itu tetap dibayarkan UMK sesuai ABK," ungkapnya.

Baca juga: Satu Kecamatan di Kabupaten Serang Rentan Rawan Pangan

Erik menyebut hingga saat ini tercatat ada 180 lebih karyawan yang masih aktif bekerja namun belum dibayarkan gajinya.

Selain itu, ada sekitar 20 karyawan yang sudah resign atau sudah tidak aktif bekerja yang juga gajinya belum dibayarkan oleh pihak perusahaan.

"Kalau kita hitung secara manual sesama teman ini totalnya ada sekitar Rp 6,2 miliar gaji yang selama 6 hingga 11 bulan tertunggak itu," ucapnya.

Erik menjelaskan, sebelum melakukan rangkaian mediasi ini, pihaknya hanya mengharapkan agar gaji para karyawan dibayarkan.

Namun dari serangkaian mediasi yang telah digelar beberapa kali, belum kunjung menemukan titik temu antara karyawan dan perusahaan.

Padahal dari karyawan, kata dia, tidak meminta gaji total segera diberikan.

Akan tetapi mereka meminta agar secara bertahap gajinya diberikan baik itu tiga atau empat bulan terlebih dahulu.

"Tapi dari perusahaan tidak ada opsi sama sekali mereka tetap menjanjikan menunggu aset dulu terjual baru ada realisasi, kalau kita kan tidak mau ada janji-janji tanpa ada bukti selembar kertas apapun," ungkapnya.

Setelah tidak adanya titik temu usai mediasi di kantor KSOP Merak.

Para karyawan kapal berencana untuk menyelesaikan persoalan tersebut ke jalur hukum.

"Setelah ini karyawan akan menindaklanjuti ke tahapan selanjutnya yaitu ke tahap pengadilan melalui jalur hukum," tandasnya.

Upaya itu bakal dilakukan para karyawan kapal, lantaran hingga kini mereka masih belum mendapatkan kepastian kapan gaji mereka akan dibayarkan.

Bahkan dalam persoalan tersebut, pihaknya juga akan mengadukan soal beberapa hal yang selama ini dialami para karyawan.

Termasuk banyak karyawan yang selama ini telah bekerja puluhan tahun namun belum memiliki bpjs ketenagakerjaan dan bpjs kesehatan.

"Dari total karyawan berjumlah lebih dari 200 orang, hanya 80-90 yang baru punya bpjs ketenagakerjaan," tukasnya.

TRIBUNBANTEN.COM -