Gelar Apel Pengamanan, Polres Lebak Petakan Potensi Kerawanan Pilkada 2024

Laporan wartawan TribunBanten.com, Misbahudin  

TRIBUNBANTEN.COM, LEBAK - Polres Lebak menggelar apel pergeseran pasukan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam rangka pengamanan Pilkada serentak 2024 di wilayah hukum Kabupaten Lebak, Banten.  

Apel tersebut di pimpin langsung Kapolres AKBP Suyono, di Alun-alun Rangkasbitung, pada Senin (25/11/2024).  

Suyono mengatakan, pengamanan dilakukan sebagai bentuk tugas dan tanggungjawabnya amanat Polri, dalam mensukseskan Pilkada serentak 2024.  

"Jadi ini sudah menjadi tugas dan tanggungjawabnya kami sebagai polri untuk mendukung dan mensukseskan pilkada serentak 2024," katanya.  

Baca juga: CATAT Ini Hal yang Boleh dan Tidak Boleh Dilakukan saat Datang ke TPS untuk Pencoblosan Pilkada

Menurut Suyono, kondusifitas saat ini sudah terjaga dengan baik, namun ada beberapa kerawanan diprediksi yang akan dihadapi.  

Antara lain, adanya komplain warga yang tidak dapat menggunakan hak pilih, money politik, ketidak netralan penyelenggaraan, adanya intimidasi.  

Kemudian, adanya penolakan hasil penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan  bentrok fisik antara pendukung pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.  

"Maka untuk mencermati tantangan dan dinamika yang berkembang saat ini, maka Polda Banten berupaya menerapkan manajemen yang terpadu dan komprehensif, demi mensiasati kemungkinan-kemungkinan yang terjadi," ujarnya.  

"Mudah-mudahan dengan mengerahkan sumber daya manusia yang ada, dapat memperkokoh sinergitas aparat keamanan dengan stock holder," sambungnya.  

Dalam pengaman pemungutan suara, melibatkan sebanyak 5274 personil yang terdiri dari 898 personil Polri, 252 personil TNI dan 4124 personil linmas.  

"Saya harap, seluruh personil yang sudah ditentukan mampu memperkuat dan memperkokoh sinergitas bersama  penyelenggaraan Pilkada, supaya pesta demokrasi di Banten, dapat berlangsung aman, jujur, adil dan demokratis," ucapnya.  

Tidak hanya itu, Suyono juga menghimbau kepada anggota nya, untuk tidak terlibat dalam politik praktis yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada Polri.  

"Tanggungjawab pengamanan harus dilakukan tanpa adanya hal-hal yang tidak di inginkan terjadi terutama soal politik praktis," tegasnya.