Koalisi Rakyat Banten Utara Minta DPRD Dukung Masyarakat Terkait Polemik Pagar Laut dan PSN PIK 2

Laporan wartawan TribunBanten.com Ade Feri Anggriawan 

TRIBUNBANTEN.COM, SERANG - Belasan perwakilan Koalisi Rakyat Banten Utara Melawan (Karbala), menyambangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serang, Kamis (13/2/2025).

Berdasarkan pantauan TribunBanten.com, nampak belasan aktivis yang terdiri dari kelompok bapak-bapak dan pemuda tersebut, tiba di Gedung DPRD Kabupaten Serang, pada sekira pukul 14.00 WIB.

Setibanya di gedung DPRD Kabupaten Serang, mereka langsung memasuki ruang paripurna.

Baca juga: Dinilai Meresahkan, DPRD Serang Minta Pemerintah Pusat - APH Segera Ambil Langkah Soal Status PIK 2

Kehadiran mereka sudah langsung disambut oleh beberapa pimpinan, dan anggota DPRD Kabupaten Serang.

Setelah melakukan dialog selama beberapa menit, Koordinator Karbala, Ahmad Muhajir mengatakan, kedatangan dirinya bersama rombongan bertujuan agar rakyat tidak berjuang sendiri, dalam melawan konflik akibat proyek PIK 2.

Ia meminta, para anggota DPRD untuk ikut bersama rakyat dalam menyelidiki perihal konflik yang terjadi di wilayah Pontang, Tirtayasa, dan Tanara.

"Konflik soal calo tanah, pagar laut, intimidasi, dan perihal penggembosan aksi massa. Itu hal-hal yang harus kita sampaikan di ruang yang terhormat ini," ujarnya kepada wartawan di Gedung DPRD.

Dirinya menduga, wilayah laut di Tanara sudah memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB). 

Sebab wilayah tersebut, berlokasi sangat dekat dengan pagar laut yang ada di daerah Muncung, Kabupaten Tangerang.

"Kita menduga laut yang ada di wilayah Pedaleman, Tanara itu sudah ber-SHGB."

"Karena wilayah nya itu dekat banget dengan pagar laut di daerah Muncung, Tangerang," kata Muhajir.

"Maka kalau Muncung sudah ada SHGB nya, saya khawatir dan menduga keras bahwa lautnya (di Pedaleman) juga sudah dijual ke PIK 2 oleh oknum-oknum tertentu," jelasnya.