Koalisi Rakyat Banten Utara Minta DPRD Dukung Masyarakat Terkait Polemik Pagar Laut dan PSN PIK 2

Terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Serang, Bahrul Ulum, menjelaskan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) DPRD ialah menyaring dan menerima aspirasi dari masyarakat.

Menurut Bahrul, hal itu sebagai bentuk pertanggungjawaban pihaknya sebagai anggota legislatif.

"Tentunya setelah kami himpun aspirasi itu harus kami tindaklanjuti dan perjuangkan," ucapnya.

"Apa yang menjadi kepentingan masyarakat, tentu harus pertanggungjawaban."

"Sebagai tugas pokok dan fungsi kita sebagai perwakilan rakyat yang dimandatkan pada Pemilu lalu," jelasnya.

Dirinya berharap, pemerintah pusat segera mengambil kebijakan untuk menentukan terkait status PIK 2.

Baca juga: Upaya-upaya Alih Fungsi Hutan Lindung untuk Memuluskan PSN PIK 2 Tropical Costland Tangerang

"Kami berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah, apakah (PIK 2) PSN atau bukan PSN."

"Agar keresahan di masyarakat bisa terjawab dan bisa terurai," ucapnya.

"Kalau memang di PSN nya harus disukseskan, ya kita sukses kan bersama-sama dengan tidak memberikan kemudharatan-kemudharatan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Serang," kata Bahrul.

"Tapi kalau ini bukan PSN, maka pemerintah pusat juga harus menyampaikan kalau ini bukan PSN biar keresahan masyarakat bisa terjawab tidak berkelanjutan," tandasnya.