Ikuti Kebijakan Gubernur Jabar, Sebanyak 2,3 Juta Tunggakan PKB di Banten Berpotensi Dihapus

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Engkos Kosasih 

TRIBUNBANTEN.COM, SERANG - Pemerintah Provinsi Banten berencana menghapus tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) milik masyarakat Banten.

Kebijakan tersebut akan diterapkan mengikuti kebijakan yang telah lebih dulu dilakukan oleh Pamerintah Provinsi Jawa Barat.

Saat ini, kebijakan yang diinginkan Gubernur Banten Andra Soni tersebut masih dalam tahap kajian dan penyusunan draf pola penghapusan denda pajak.

Baca juga: Bapenda Banten Susun Draf Penghapusan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan catatan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banten kurang lebih ada 2,3 juta unit kendaraan bermotor yang menunggak pajak dengan potensi pendapatan mencapai Rp 742 miliar.

Sekretaris Bapenda Banten, Rita Prameswari mengatakan potensi pendapatan dari tunggakan pajak kendaraan bermotor tersebut berpotensi hilang jika kebijakan tersebut diterapkan.

"Tunggakan pajak 2,3 juta kendaraan berpotensi dihapuskan," kata Rita melalui pesan instan, Rabu (26/3/2025).

Rita mengaku mendukung keinginan Gubernur Banten tersebut.

Saat ini, pihaknya masih mengusung draf rancangan penghapusan denda pajak.

"Nanti rancangan tersebut akan menjadi Keputusan Gubernur Banten," katanya.

Sebelumnya, Gubernur Banten Andra Soni ingin menghapus tunggakan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Banten.

Keinginan itu meniru kebijakan yang telah diterapkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Andra menilai, gebrakan Dedi bagus untuk meringankan beban masyarakat.

"Apa yang digagas oleh pak Dedi Mulyadi luar biasa. Selama ini banyak masyarakat kita yang kesusahan," katanya kepada awak media.

Maka dari itu, pihaknya bersama instansi terkait tengah mengkaji bagaimana pelaksanaan penghapusan tunggakan pajak kendaraan bisa berjalan, dengan tujuan meringankan beban masyarakat.