76 Kendaraan Dinas Milik Dinkes Lebak Disebut Nunggak Pajak, Kadinkes Budi: Itu Tidak Benar 

Namun, dalam surat yang diberikan UPTD PPD Samsat Rangkasbitung tersebut, tidak terlampir nilai besaran Rp1 miliar. 

"Iya benar, tapi tidak ada nominal, hanya ada jumlah kendaraan saja yang kami terima," katanya saat ditemui di Kantor BKAD Lebak, Senin (14/4/2025).

Dia mengungkapkan, berdasarkan surat yang diberikan terdapat 147 unit kendaraan yang nunggak pajak, terdiri dari kendaraan roda dua maupun roda empat. 

"Jadi masih bercampur, karena ada aset desa, dan instansi vertikal disitu," ujarnya. 

"Makanya nanti kami akan koordinasikan ke Samsat, berapa aset Pemda termasuk tunggakannya," sambungnya. 

BKAD juga akan berkoordinasi dengan perangkat daerah selaku pengguna barang.

Baca juga: Tegas! Wagub Banten Dimyati Ancam Copot Kepala UPT Samsat Jika Kedapatan Pungli di Program Pemutihan

"Hal itu dilakukan, agar benar atau tidaknya menunggak, dan lain sebagainya," katanya. 

Dia mengungkapkan, berdasarkan rekapan yang sudah dilakukan BKAD sementara ini, dinas yang paling banyak nunggak pajak yaitu Dinkes Lebak. 

"Tapi pastinya kita harus rekap dulu secara keseluruhannya," ucapnya. 

Pada saat ditanya kendaraan apa yang paling banyak, dia menjawab belum tahu. 

"Harus diliat dulu nanti datanya," katanya. 

Terkait faktor kendala kendaran dinas nunggak pajak, dia mengaku tidak mengetahui.

"Kalau itu saya kurang tahu yah, karena ada di pengguna barang atau yang menggunakan kendaraannya," ujarnya. 

"Tapi kami harus menelusuri lewat lelang dan sebagainya. Karena yang dilelang itu biasanya selalu kompilasi datanya, dan proses lelangnya ada di BKAD. Dan perangkat daerah tidak bisa sendiri," sambungnya.

Terkait berapa pajak PKB yang dibayarkan Pemkab Lebak, dia mengaku tidak mengetahui.

"Saya kurang hapal, jadi harus konfirmasi ke perangkat daerah. Atau bisa liat dari penganggaran di DPA nya," pungkasnya.