BPN Bungkam Soal Konflik lahan TNI AD Dengan Warga Rancapinang Pandeglang 

"Dalam Minggu ini saya masih Dinas luar di Kementrian. Agar jalan informasi dan terkait konfirmasi pemberitaan di atas bisa hubungi Charly Koordinator Seksi Penanganan Masalah dan pengendalian pertanahan," ujarnya. 

"Saya lagi ujian."

"Nanti Devia temui Misbah," sambungnya. 

TribunBanten menghubungi Charly Koordinator Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, baik melalui sambungan telepon dan pesan singkat tidak mendapat balasan.

Tidak lama setelah itu, pukul 12.38 WIB, salah satu pegawai bernama Devia menghubungi TribunBanten, dan menanyakan terkait keperluan ke BPN Pandeglang. 

Baca juga: Pemkab Pandeglang Diminta Tengahi Konflik Lahan Antara Warga Rancapinang dengan TNI AD

"Arahan Pak Kaka nanti ketemu dengan Pak Charly," ujarnya. 

"Untuk sementara Pak Charly sedang ada kegiatan di luar."

"Pak Charly belum bisa di hubungi." 

"Masih ada agenda di luar Pak," sambungnya. 

Setalah mendapat informasi itu, TribunBanten kembali ke kantor BPN Pandang menunggu kedatangan Charly. 

Hampir 2 jam menunggu di sekitar BPN Pandeglang, hingga sampai saat ini TribunBanten belum bisa mendapatkan balasan dari Charly. 

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPRD Pandeglang, Yangto mempertanyakan BPN Pandeglang soal sertifikat hak pakai (SHP) yang dimilki TNI AD.

Diketahui, seluas 376 hektar lahan milik garapan warga Desa Rancapinang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, diduga diklaim TNI AD secara sepihak. 

376 hektar yang diklaim TNI AD tersebut, berdasarkan bukti sertifikat hak pakai (SHP) yang dikeluarkan pada tahun 2012. 

"Apakah jual beli, apakah pinjam pakai, atau hak guna bangunan dan hak guna usaha. Ini harus jelas," ujarnya dalam sambungan telepon, Senin (16/6/2025).