Keppres Abolisi Tom Lembong Sudah Diteken Presiden Prabowo, Kuasa Hukum: Sore atau Malam Ini Bebas

TRIBUNBNATEN.COM - Surat keputusan presiden (Keppres) terkait abolisi Tom Lembong disebut sudah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu diungkapkan langsung oleh Kuasa hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir. 

Ia menjelaskan, bahwa hal itu dirinya ketahui setelah dihubungi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Baca juga: Prabowo Bukan yang Pertama, Presiden Soekarno hingga SBY juga Pernah Beri Abolisi ke Pihak Ini

"Alhamdulillah Keppres sudah ditandatangani," kata Ari kepada wartawan di Rutan Cipinang, Jakarta Timur, Jumat (1/8/2025).

"Tadi kami sudah mendapatkan telepon langsung dari pak Sufmi Dasco beliau mengatakan Keppresnya sudah dipegang dan sudah ditandatangani," lanjutnya.

Alhasil, kata Ari, kini pihaknya pun tinggal menunggu hasil koordinasi dari berbagai pihak sebelum nantinya Keppres tersebut dikirim ke Rutan sebagai syarat membebaskan Tom Lembong.

"Dan sekarang lagi koordinasi untuk segera menuju ke sini untuk dilakukan proses administrasi dan pelepasan," ujarnya.

Ia juga mengemukakan, karena Keppres itu sudah ditandatangani Prabowo per Jumat 1 Agustus 2025 ini, maka pelaksanaan pembebasan Tom Lembong harus dilakukan di hari yang sama.

Pasalnya menurut dia, hal itu berdasarkan aturan hukum acara yang berlaku terkait penerbitan Keppres yang ditujukan untuk seseorang.

"Jadi kita harapkan semoga proses administrasinya tidak sulit dan panjang. Dan insyaAllah sore atau paling lambat malam ini Pak Tom bisa keluar bersama sama kita," kata dia.

Tom Lembong Dapat Abolisi Dari Prabowo

Presiden Prabowo Subianto mengirimkan dua surat kepada DPR untuk meminta pertimbangan pemberian abolisi kepada Tom Lembong. 

DPR menyetujui permintaan tersebut dalam rapat konsultasi.

Adapun surat untuk Tom Lembong tertuang dalam Surpres Nomor R43/Pres.07.2025.

Abolisi adalah hak yang dimiliki kepala negara untuk menghapuskan tuntutan pidana terhadap seseorang atau sekelompok orang yang melakukan tindak pidana, serta menghentikan proses hukum yang sedang berjalan.