Anggota DPR Dapil Banten Bongkar Kelemahan Payment ID, Sarifah Sebut Rawan Kebocoran Data

TRIBUNBANTEN.COM - Anggota Komisi I DPR RI, Sarifah Ainun Jariyah, membongkar kelemahan Payment ID yang rencananya akan diuji coba pada 17 Agustus 2025.

Payment ID adalah kode unik berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dirancang untuk mengidentifikasi dan mencatat riwayat transaksi keuangan masyarakat secara rinci.

Kode tersebut terdiri dari kombinasi sembilan karakter huruf dan angka yang menghubungkan profil individu dengan seluruh transaksi, baik melalui rekening bank, dompet digital, maupun kanal pembayaran lainnya.

Baca juga: Berada di Teluk Banten! Ini Profil 8 Pulau yang Direbutkan Pemkot Serang dan Pemkab Serang

Sarifah mengungkapkan ada empat kelemahan dari Payment ID, salah satunya adalah kerentanan terhadap kebocoran data.

Anggota DPR RI dari Dapil Banten II meliputi Kota Serang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon itu mencatat, pada periode 2023–2024 terdapat 3.814 kasus kebocoran data.

“Empat kelemahan Payment ID: pertama, sistem perpajakan belum siap di mana insentif bagi wajib pajak belum memadai. Kedua, infrastruktur digital rentan kebocoran data. Ketiga, perlindungan hukum lemah, contohnya kasus kebocoran data BPJS 279 juta orang tanpa kompensasi. Keempat, data KTP dan NPWP di bank belum terintegrasi,” kata Sarifah, dikutip dari akun Instagram pribadinya, Selasa (12/8/2025).

Politisi PDIP itu meminta pemerintah belajar dari negara lain, salah satunya Australia.

Ia menyebutkan, pelaporan transaksi di negara tersebut disertai kompensasi tax refund sebesar 10 hingga 15 persen.

“Kita harus belajar dari negara lain. Insentif, bukan paksaan. Perlindungan, bukan eksploitasi,” tegasnya.

Sarifah menambahkan, Komisi I DPR akan terus mengawal isu ini untuk memastikan hak warga terlindungi.

Oleh karena itu, pihaknya meminta Bank Indonesia (BI) menunda uji coba Payment ID sampai sistem perpajakan, keamanan digital, dan perlindungan data diperbaiki.

BI Jelaskan Status Payment ID

Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Dicky Kartikoyono, memastikan Payment ID masih berada dalam tahap sandbox atau lingkungan uji coba terbatas.

“Sampai hari ini belum ada Payment ID, masih sandbox (lingkungan uji coba),” ujarnya di Jakarta, Selasa (12/8/2025).

Klarifikasi ini muncul setelah beredar informasi bahwa Payment ID akan mulai beroperasi bertepatan dengan peringatan HUT ke-80 RI.

Padahal, menurut Dicky, yang dimulai adalah proses uji coba untuk keperluan spesifik, terkait rencana pemerintah meluncurkan program bantuan sosial berbasis digital di Banyuwangi, Jawa Timur, yang dijadwalkan pada September mendatang.