Profil PT ABM, BUMD Banten yang Terseret Kasus Korupsi Minyak Goreng dan Program Berkurban

“Cuma dua ruangan, di bagian kerja sama. Saya juga di sini hanya bagian kebersihan, jadi tidak banyak tahu,” katanya.

Didirikan di Era Wahidin Halim

Di tengah kasus yang menjerat, profil PT ABM turut menjadi perhatian. Perusahaan ini merupakan BUMD yang dibentuk pada masa Gubernur Banten, Wahidin Halim.

Berdasarkan laman resminya, PT ABM dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Agribisnis, serta Keputusan Gubernur Banten Nomor 297 Tahun 2019.

Perusahaan ini berkedudukan di Kota Serang dan memiliki akta pendirian Nomor 13 tanggal 20 November 2020. Pengesahannya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Surat Keputusan Nomor AHU-0063115.AH.01.01.TAHUN 2020 tanggal 27 November 2020.

Seluruh saham PT ABM dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Banten, dengan jajaran direksi dan komisaris pertama kali dilantik pada 22 September 2020.

Fokus di Sektor Agribisnis

Sejak didirikan, PT ABM diharapkan mampu memperkuat peran pemerintah daerah dalam sektor pertanian dan agribisnis.

Perusahaan ini memiliki sejumlah fungsi utama, antara lain mengelola dan mendistribusikan hasil pertanian, melindungi lahan dan sumber daya pertanian, hingga menyediakan sarana dan prasarana pendukung.

Selain itu, PT ABM juga diharapkan mendukung program pembangunan daerah serta mendorong keberlangsungan pertanian berkelanjutan di Banten.

Pernah Disuntik Modal Rp300 Miliar

Sebagai BUMD strategis, PT ABM juga mendapatkan dukungan modal yang cukup besar dari pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Daerah, PT ABM memperoleh suntikan modal awal sebesar Rp300 miliar.

Penyertaan modal tersebut diberikan dalam bentuk uang dan barang untuk menunjang operasional dan pengembangan usaha perusahaan.