Peringati Hari Nelayan, Kholid Miqdar Bongkar Dugaan Perampasan Laut 30 Km di Banten

"Banjir meningkat, sumber air hilang, petani dan petambak kehilangan penghidupan. Ini kejahatan ekologis," tegasnya.

Isu Hutan Lindung dan Proyek Strategis Nasional

FKPN juga menyoroti dugaan pembabatan kawasan hutan lindung dengan dalih Proyek Strategis Nasional (PSN).

Mereka menilai aktivitas tersebut tidak memiliki dasar hukum yang sah serta tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW).

"Ini bukan lagi dugaan, tapi pelanggaran terbuka terhadap hukum negara," kata Kholid.

Desak Penghentian dan Audit Total Proyek

Dalam pernyataannya, FKPN mengapresiasi langkah pemerintah yang telah mencabut status PSN di sebagian wilayah dan melakukan pengambilalihan kawasan hutan lindung.

Namun, mereka menilai langkah tersebut belum cukup.

FKPN mendesak penghentian total seluruh aktivitas pembangunan di kawasan bermasalah serta menuntut audit menyeluruh terhadap proyek Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.

Audit tersebut, menurut FKPN, harus mencakup aspek perizinan, tata ruang, kehutanan, hingga potensi pelanggaran pidana.

"Tidak boleh ada kompromi. Semua pelanggaran harus dibongkar, izin dicabut, dan pelaku ditindak," tegas Kholid.

Jadi Momentum Perlawanan

FKPN menegaskan bahwa Hari Nelayan bukan sekadar seremoni, melainkan momentum untuk mengingatkan bahwa sumber daya alam adalah milik rakyat.

"Negara harus memilih: berpihak pada rakyat atau tunduk pada kekuatan modal," pungkas Kholid.