DP3AKKB Banten Sebut Rumah Tak Layak Huni Jadi Hulu Stunting dan TBC

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Muhamad Rifky Juliana 

TRIBUNBANTEN.COM, SERANG - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten menyebut rumah tak layak huni (RTLH) sebagai salah satu faktor penyebab stunting dan penyakit tuberkulosis (TBC).

Kepala DP3AKKB Provinsi Banten, Sitti Ma’ani Nina, mengatakan kedua persoalan tersebut saling berkaitan dan perlu ditangani secara terpadu melalui program lintas sektor.

“Yang perlu kita pikirkan ke depan adalah integrasi program dari perangkat daerah. Integrasi itu tidak hanya masalah stunting, di dalamnya ada TBC juga. TBC dengan stunting ini pasti bersinggungan,” ujar katanya, Selasa (11/11/2025).

Baca juga: Jadwal Pemeliharaan Jaringan Listrik di Serang, 12-13 November 2025 Mulai 09.00 WIB : Ini Lokasinya

Ia menjelaskan, banyak penderita TBC yang tinggal di RTLH dengan kondisi lembab, tanpa ventilasi, dan tidak memiliki jendela yang memadai. 

Kondisi tersebut menjadi salah satu pemicu utama munculnya kasus stunting dan TBC.

“Biasanya yang TBC itu orang yang tinggal di rumah tidak layak huni, jendelanya enggak ada, lembab, dan sebagainya. Karena itu, kami berharap teman-teman kabupaten kota memprioritaskan program rehab rumah tidak layak huni bagi penderita TBC, karena hulunya di situ,” ujar Nina.

Menurutnya, langkah pencegahan jauh lebih efektif dibanding penanganan setelah kasus terjadi.

“Pencegahan itu lebih murah, lebih mudah, lebih hemat, dan lebih efisien. Kalau sudah terkena stunting, biayanya mahal dan waktu penyembuhannya lama,” ucapnya.

DP3AKKB Banten juga melakukan evaluasi terhadap 31 indikator pencegahan dan percepatan penurunan stunting, mencakup sasaran ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, remaja putri, calon pengantin, hingga rumah tangga dan masyarakat.

Baca juga: Harga Emas Antam Hari Ini, Selasa 11 November 2025 Meroket Tajam, Naik Rp 53 Ribu : Ini Daftarnya

Nina menyampaikan, evaluasi dilakukan untuk mengarahkan kabupaten dan kota melaksanakan percepatan penurunan stunting secara terpadu, sesuai mandat pemerintah pusat.

“Evaluasi ini untuk melihat konvergensi pelaksanaan di kabupaten dan kota, karena hasilnya akan menentukan capaian kita hingga 2026,” jelasnya.

Ia menambahkan, wilayah Banten Selatan seperti Lebak dan Pandeglang, serta Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang, masih menjadi fokus utama dalam upaya pencegahan stunting.

"Masih di Selatan (Lebak dan Pandeglang), Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang," pungkas Nina.